Trenggaleknjenggelek – Indonesia menempati posisi kelima sebagai negara dengan jumlah penderita diabetes tertinggi di dunia.
Berdasarkan laporan International Diabetes Federation (IDF) Diabetes Atlas edisi ke-11, tercatat 19,5 juta orang dewasa Indonesia hidup dengan diabetes per 2024.
Angka ini menjadikan Indonesia sejajar dengan negara-negara besar seperti China, India, Pakistan, dan Amerika Serikat dalam hal prevalensi penyakit tidak menular ini.
Menurut laporan IDF, secara global, 1 dari 9 orang dewasa usia 20–79 tahun—sekitar 589 juta jiwa—mengidap diabetes pada 2024.
Jumlah ini diperkirakan meningkat tajam menjadi 853 juta orang pada 2050 mendatang.
Mirisnya, lebih dari 40% dari total penderita, atau sekitar 252 juta orang, bahkan tidak menyadari bahwa mereka hidup dengan diabetes.
Peningkatan angka kasus ini turut dibarengi dengan melonjaknya beban pembiayaan kesehatan.
Pengeluaran global terkait diabetes pada 2024 mencapai US$1 triliun, atau naik sekitar 338% dibanding 17 tahun sebelumnya.
Di level nasional, Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) mencatat bahwa peningkatan signifikan kasus diabetes dan obesitas di Indonesia sangat erat kaitannya dengan pola konsumsi tinggi gula, garam, dan lemak (GGL).
Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan prevalensi obesitas nasional naik dari 10,5% pada 2007 menjadi 23,4% pada 2023.
Salah satu penyumbang utama asupan gula berlebih adalah minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, dua dari tiga orang Indonesia mengonsumsi minimal satu MBDK setiap harinya.
Kebiasaan ini, menurut CISDI, terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis.
"Konsumsi 250 ml MBDK per hari dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 2 sebesar 27%, obesitas 12%, penyakit jantung 13%, dan kematian dini hingga 10%," tulis CISDI mengutip hasil meta-analisis studi global.
Tak hanya dari sisi pencegahan, dampak ekonomi dari lonjakan penyakit tidak menular ini juga mulai terasa.
Dalam lima tahun terakhir, beban pembiayaan BPJS Kesehatan untuk penyakit katastropik—termasuk diabetes, hipertensi, dan penyakit terkait obesitas—melonjak lebih dari 43%, dari Rp19 triliun pada 2019 menjadi Rp32 triliun pada 2023.
Merespons situasi ini, CISDI mendorong pemerintah untuk segera menerapkan pelabelan gizi di bagian depan kemasan (Front-of-Package Labeling/FOPL) serta memberlakukan cukai terhadap MBDK.
Kebijakan ini dinilai penting untuk menurunkan konsumsi GGL masyarakat sekaligus menekan angka penyakit tidak menular.
Dalam laporannya, CISDI menegaskan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang kuat, angka diabetes di Indonesia sangat berpotensi terus meningkat.
Langkah-langkah pengendalian konsumsi makanan dan minuman tidak sehat dinilai selaras dengan target pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang berfokus pada pengendalian penyakit kronis dan obesitas. (kho)
Editor : Akhmad Nur Khoiri