Dalam sejarah populer, kebohongan sejarah Majapahit kerap muncul dalam klaim bahwa kerajaan Hindu-Buddha ini menguasai wilayah sangat luas, bahkan disebut membentang dari Sabang hingga Merauke. Narasi tersebut diwariskan melalui buku pelajaran, peta, hingga pidato-pidato nasionalisme, meski bukti sejarahnya masih diperdebatkan.
Pembahasan kebohongan sejarah Majapahit mencakup setidaknya tiga aspek utama, yakni luas wilayah kekuasaan, sosok Gajah Mada, serta tafsir Sumpah Palapa yang selama ini dianggap sebagai janji penaklukan Nusantara.
Majapahit sering digambarkan sebagai kerajaan terbesar di Asia Tenggara dengan wilayah kekuasaan mencakup Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Vietnam, hingga Filipina. Klaim ini banyak merujuk pada peta bertajuk Nusantara Archipelago.
Namun, istilah Nusantara pada masa Majapahit tidak berarti wilayah kekuasaan langsung. Secara etimologis, nusa berarti pulau atau wilayah, sedangkan antara bermakna lain. Dengan demikian, Nusantara merujuk pada daerah-daerah di luar Majapahit yang memiliki hubungan dagang dan diplomatik, bukan wilayah yang wajib membayar upeti.
Fakta arkeologis juga memperkuat hal ini. Peninggalan Majapahit seperti candi dan prasasti sebagian besar ditemukan di Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Kondisi ini justru membuat sebagian sejarawan menilai bahwa Kerajaan Sriwijaya memiliki pengaruh wilayah lebih luas karena artefaknya ditemukan hingga Thailand, India, dan Tiongkok.
Sosok Gajah Mada merupakan figur sentral dalam sejarah Majapahit. Ia dikenal sebagai Mahapatih yang berpengaruh dan bahkan dipuja sebagai sosok setengah dewa setelah wafat. Namun, kebohongan sejarah Majapahit juga muncul dari penggambaran visual tokoh ini.
Wajah Gajah Mada yang dikenal masyarakat luas berasal dari ilustrasi Muhammad Yamin, tokoh nasional dan mantan Menteri Penerangan era Soekarno. Ilustrasi tersebut ternyata sangat menyerupai wajah Muhammad Yamin sendiri, bukan berdasarkan bukti arkeologis.
Menurut dosen sejarah Universitas Gadjah Mada, penggunaan ilustrasi imajinatif tanpa keterangan dapat menyebabkan distorsi sejarah. Penggambaran Gajah Mada seharusnya disertai penjelasan bahwa visual tersebut bersifat interpretatif, bukan representasi autentik.
Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada pada 1336 Masehi kerap ditafsirkan sebagai janji untuk menaklukkan seluruh Nusantara. Tafsir inilah yang kemudian menjadi fondasi narasi ekspansionisme Majapahit.
Padahal, teks Sumpah Palapa tidak secara eksplisit menyebut penaklukan wilayah. Makna “menyatukan Nusantara” lebih merujuk pada upaya mempererat hubungan dan persaudaraan antarwilayah yang memiliki relasi dengan Majapahit.
Salah kaprah ini bahkan memicu konflik besar, salah satunya Perang Bubat pada 1357 Masehi antara Majapahit dan Kerajaan Sunda. Perang tersebut lahir dari asumsi bahwa penaklukan Sunda merupakan syarat pemenuhan Sumpah Palapa, yang pada akhirnya berujung tragedi.
Perang Bubat juga melahirkan mitos berkepanjangan di masyarakat Sunda dan Jawa, salah satunya larangan perempuan Sunda menikah dengan laki-laki Jawa. Meski bersifat mitologis dan tidak berdasar historis, mitos ini masih terdengar hingga masa modern.
Fenomena ini menunjukkan bagaimana kebohongan sejarah Majapahit tidak hanya memengaruhi buku sejarah, tetapi juga membentuk persepsi sosial lintas generasi.
Berbagai kekeliruan tersebut menjadi pengingat pentingnya penulisan sejarah berbasis riset, bukan sekadar glorifikasi. Sejarawan dan arkeolog diharapkan dapat terus mengkaji ulang data sejarah Majapahit agar narasi yang disampaikan kepada publik lebih akurat.
Majapahit tetaplah kerajaan besar dengan pengaruh signifikan. Namun, memahaminya secara proporsional justru akan memperkaya sejarah Indonesia tanpa harus terjebak pada mitos dan salah kaprah.
Editor : Anggi Septiani