TRENGGALEK NJENGGELEK – Revolusi Iran 1979 menjadi salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah modern Timur Tengah. Pada 1 Februari 1979, pagi berkabut di Teheran menjadi saksi momen bersejarah ketika sebuah pesawat charter Air France mendarat di Bandara Mehrabad. Dari dalam pesawat itu turun sosok berjanggut dengan sorban dan jubah hitam: Ayatullah Ruhollah Khomeini. Setelah 14 tahun di pengasingan, ia kembali ke tanah air dan langsung disambut jutaan rakyat Iran.
Kepulangan Khomeini menandai titik balik Revolusi Iran 1979. Di hadapan lautan manusia, ia tidak hanya kembali sebagai tokoh agama, tetapi sebagai simbol perlawanan terhadap rezim Syah Iran yang dianggap pro-Barat, sekuler, dan menjauh dari nilai Islam. Dalam waktu singkat, Khomeini mendeklarasikan berdirinya Republik Islam Iran, mengakhiri lebih dari 2.500 tahun sejarah kekaisaran Persia.
Namun, seperti dicatat banyak sejarawan, menjatuhkan rezim lama hanyalah bagian mudah dari revolusi. Tantangan sesungguhnya dari Revolusi Iran 1979 justru terletak pada bagaimana Khomeini membangun struktur negara baru yang bertahan hingga hari ini.
Akar Ideologi Ayatullah Khomeini
Jauh sebelum Revolusi Iran 1979 meletus, Khomeini telah dikenal luas sejak 1950-an dan 1960-an sebagai ulama vokal yang menentang kebijakan Syah Iran. Penentangannya terhadap modernisasi ala Barat membuatnya diasingkan pada 1964. Selama pengasingan di Irak dan Prancis, Khomeini menyusun fondasi ideologis negara Islam yang kelak diterapkan di Iran.
Di Irak, ia merumuskan konsep velayat-e faqih atau perwalian ulama. Menurut konsep ini, negara harus dipimpin oleh ulama Syiah yang paling memahami hukum Tuhan atau syariah. Gagasan inilah yang kemudian menjadi “perekat” utama negara Iran pasca Revolusi Iran 1979.
Referendum dan Konstitusi Baru Iran
Setelah rezim Syah runtuh pada 1978, Khomeini bergerak cepat namun penuh perhitungan. Iran saat itu dipenuhi berbagai kelompok kuat, mulai dari kaum buruh, kelompok Kurdi, hingga kelompok Marxis. Untuk menghindari kegaduhan, Khomeini terlebih dahulu menggelar referendum nasional.
Pertanyaannya sederhana: apakah Iran harus menjadi Republik Islam atau tidak? Hasilnya mencengangkan. Sebanyak 98,2 persen rakyat Iran memilih “ya”. Dari sinilah legitimasi Revolusi Iran 1979 semakin menguat.
Khomeini kemudian membentuk Majelis Ahli, menggantikan Majelis Konstituante yang sebelumnya diusulkan. Dari 72 anggota majelis tersebut, mayoritas adalah ulama. Mereka merombak draf konstitusi dan memasukkan konsep velayat-e faqih, sekaligus menetapkan Khomeini sebagai Pemimpin Tertinggi seumur hidup. Konstitusi ini disahkan pada akhir 1979 dan mulai berlaku pada 1980.
Revolusi Kebudayaan dan Represi Politik
Setelah struktur negara terbentuk, fokus Revolusi Iran 1979 bergeser ke pembentukan ulang masyarakat. Iran yang sebelumnya relatif liberal mengalami perubahan drastis. Partai politik dibubarkan, media ditutup, dan pada 1981 Khomeini meluncurkan Revolusi Kebudayaan.
Universitas ditutup selama dua tahun, kurikulum dirombak total, dan ide-ide Barat disingkirkan. Sekitar 20.000 guru diberhentikan karena dianggap terlalu kebarat-baratan. Untuk menegakkan aturan baru, Khomeini membentuk Garda Revolusi Iran, sebuah kekuatan militer independen yang hanya tunduk pada Pemimpin Tertinggi.
Garda Revolusi tidak hanya berperan militer, tetapi juga menjadi polisi moral yang menegakkan syariah, mulai dari aturan berpakaian hingga kehidupan sosial.
Struktur Kekuasaan Iran Pasca Revolusi
Hingga kini, warisan Revolusi Iran 1979 masih terasa kuat. Sistem politik Iran bersifat hibrida: republik sekaligus teokrasi. Presiden dan parlemen dipilih rakyat, tetapi kekuasaan mereka dibatasi oleh Dewan Garda dan Majelis Ahli yang berafiliasi langsung dengan Pemimpin Tertinggi.
Struktur ini menciptakan ilusi checks and balances, namun pada praktiknya seluruh kekuasaan bermuara pada satu figur: Ayatullah sebagai Pemimpin Tertinggi Iran.
Lebih dari empat dekade setelah Revolusi Iran 1979, Iran tetap berdiri kokoh sebagai negara revolusioner Islam. Namun tantangan besar masih membayangi, mulai dari sanksi ekonomi, ketidakpuasan sosial, hingga tuntutan modernisasi yang berpotensi mengguncang fondasi revolusi itu sendiri.
Editor : Dimas Galih Nur Hendra Saputra