TRENGGALEKNJENGGELEK - Gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia belakangan ini mendapat sorotan internasional, termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Melalui Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia, PBB menekankan pentingnya penyelidikan menyeluruh atas dugaan pelanggaran selama aksi berlangsung.
Lembaga dunia itu menegaskan perlunya transparansi agar proses penyelidikan bisa mengembalikan kepercayaan publik.
Baca Juga: Tak Cuma Mahasiswa, Ini Dia Deretan Artis Ibu Kota yang Ikut Turun ke Jalan pada Demo DPR 2025
Dalam pernyataannya, Juru Bicara Komisaris Tinggi HAM PBB, Ravina Shamdasani, mengungkapkan pihaknya mengikuti dengan cermat rangkaian kekerasan di Indonesia dalam konteks demonstrasi nasional.
Ia menilai, dialog harus menjadi prioritas utama dalam merespons keresahan publik.
“Kami menekankan pentingnya dialog untuk menanggapi kekhawatiran publik,” ujar Ravina, dikutip Selasa, (2/9).
Baca Juga: Bahaya Gas Air Mata untuk Membubarkan Demo
Ravina juga menyoroti pentingnya kebebasan pers dalam meliput dinamika demo di Indonesia.
Menurutnya, media berperan penting dalam memastikan transparansi informasi kepada masyarakat luas.
“Penting juga agar media diizinkan meliput peristiwa secara bebas dan independen,” lanjutnya.
Selain itu, Ravina menegaskan aparat keamanan harus menjunjung tinggi prinsip HAM internasional ketika mengelola aksi publik.
“Pihak berwenang harus menjunjung hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi sambil tetap menjaga ketertiban sesuai norma dan standar internasional dalam pengelolaan aksi publik,” tegasnya.
Ia juga menyinggung keterlibatan aparat militer dalam penegakan hukum di lapangan.
“Seluruh aparat keamanan termasuk militer ketika diterjunkan untuk tugas penegakkan hukum, wajib mematuhi prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api,” jelas Ravina.
Lebih jauh, PBB menyerukan adanya penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan terkait dugaan pelanggaran hukum HAM internasional.
“Kami menyerukan adanya penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan atas semua dugaan pelanggaran hukum HAM Internasional,” ungkap Ravina.
Pernyataan ini muncul di tengah maraknya laporan tentang korban jiwa dan dugaan tindakan represif aparat dalam sejumlah aksi unjuk rasa di berbagai daerah yang ada di Indonesia.
Sorotan PBB sekaligus memberi tekanan moral bagi pemerintah Indonesia untuk menanggapi kritik publik dengan pendekatan akuntabel.
Langkah investigasi yang terbuka dinilai penting demi mencegah eskalasi konflik sekaligus membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum.
Hingga kini, pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia masih dinantikan sebagai respons atas desakan PBB ini.
Editor : Akhmad Nur Khoiri