NEPAL - Nepal resmi melantik Sushila Karki sebagai Perdana Menteri Interim pada Jumat (12/9/2-25).
Pelantikan ini menjadi momen bersejarah karena Sushila Karki tercatat sebagai perempuan pertama yang menduduki kursi perdana menteri di Nepal.
Fenomena unik muncul karena proses menuju pengangkatan Perdana Menteri Interim ini dipengaruhi oleh voting di Discord yang dilakukan oleh ribuan anak muda, khususnya dari kalangan Gen Z.
Kehadiran Karki sebagai perdana menteri interim berawal dari krisis politik setelah gelombang protes anti korupsi mengguncang Nepal pekan lalu.
Tekanan dari publik yang semakin besar membuat Perdana Menteri K.P. Sharma Oli akhirnya mengundurkan diri, hingga mengakibatkan kekosongan kepemimpinan di tengah situasi yang memanas.
Di saat itulah, komunitas Gen Z memanfaatkan Discord untuk menggelar polling informal guna mencari sosok yang dianggap mampu memimpin pemerintahan transisi.
Hasil polling di Discord menempatkan Sushila Karki sebagai figur yang paling diinginkan untuk memimpin.
Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum, voting digital ini memberi tekanan moral dan politik yang kuat kepada elite negeri.
Akhirnya, negosiasi intensif antara perwakilan aktivis muda, panglima militer, dan Presiden Ram Chandra Paudel pun digelar.
Baca Juga: Ketegangan AS-Rusia Meningkat: Benarkah Dunia di Ambang Perang Nuklir?
Presiden Nepal bersama dukungan militer akhirnya menyetujui pilihan tersebut dan mengangkat Karki sebagai perdana menteri interim.
Langkah ini dianggap kompromi untuk meredam ketegangan sosial sekaligus menjawab tuntutan para demonstran.
Karki sendiri sebelumnya dikenal sebagai mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal dan memiliki rekam jejak dalam penegakan hukum.
Pengalaman tersebut dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan publik di tengah krisis yang tengah berlangsung.
Karki menjadi kandidat terpilih karena integritas serta ketegasannya dalam melawan korupsi yang telah lama menjadi keluhan masyarakat Nepal.
Sebagai perdana menteri interim, Karki memikul tugas untuk menjaga stabilitas politik hingga pemilu nasional digelar pada 5 Maret 2026 mendatang.
Fokus utamanya adalah memastikan jalannya pemerintahan transisi, menenangkan situasi di jalanan, serta mempersiapkan pemilu yang adil dan transparan.
Fenomena Discord di Nepal ini kemudian menjadi sorotan global karena menunjukkan bagaimana ruang digital dapat berperan dalam menentukan arah politik sebuah negara. (*)