Trenggaleknjenggelek - Mochamad Nur Arifin yang menjabat sebagai Pjs. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), menyampaikan harapannya agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dirinya berharap MBG dapat mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat daerah.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam rapat sosialisasi percepatan pelaksanaan program MBG yang digelar secara daring bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu (30/4/2025), dari Gedung Smart Center Trenggalek.
Baca Juga: Jejak WNI di Konklaf Vatikan, Bukan Hanya Suharyo, Indonesia Pernah Diwakili Dua Kardinal Sebelumnya
Dalam forum tersebut, Mas Ipin mengusulkan agar pelaksanaan program MBG melalui sistem distribusi SPBG (Satuan Pelayanan Bergizi) dan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) tidak diberlakukan secara seragam di seluruh daerah.
Menurutnya, kondisi geografis dan kemampuan daerah berbeda-beda, terutama di wilayah seperti Trenggalek atau daerah kepulauan.
Baca Juga: Satgas IKN Dibubarkan: Fokus Pembangunan Beralih ke Otorita IKN
“Kalau SPPG kapasitasnya 3.000 porsi per hari, tentu butuh modal yang besar. Hanya pihak-pihak tertentu yang mampu. Padahal saya ingin keberadaan MBG ini bisa betul-betul mengungkit kesejahteraan di daerah,” kata Mas Ipin.
Ia menambahkan, keterbatasan daerah dalam menjalin kemitraan untuk pelaksanaan program ini perlu mendapat perhatian.
Baca Juga: Tak Bisa Asal, Restorasi Arca Hanya Bisa Dilakukan oleh Ahli dan Atas Izin Pemerintah
"Bagi kabupaten-kabupaten yang tidak seatraktif dengan daerah lain secara ekonomi, tentu mencari mitra itu sangat susah sekali. Maka saya berharap MBG bisa diberikan penugasan kepada TNI," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengusulkan agar hasil efisiensi anggaran melalui refokusing tidak hanya digunakan untuk rehabilitasi kelas, tetapi juga untuk mendukung operasional program MBG.
Salah satu contohnya, Trenggalek rela mengorbankan satu ruang kelas untuk dijadikan dapur penyedia makanan bergizi, sementara pembangunannya dibiayai melalui APBD.
“Kita ingin membangun kantin-kantin bergizi. Untuk badan hukum, yayasannya adalah komite sekolah. Karena komite ini perkumpulan para wali kelas, otomatis kalau komite yang menjadi yayasan pasti lebih amanah,” jelasnya.
Menurutnya, uji coba yang telah dilakukan di sejumlah sekolah menunjukkan hasil positif.
Kualitas makanan lebih baik, biaya transportasi lebih hemat, dan makanan diterima siswa dalam keadaan hangat.
Namun, ia mengingatkan bahwa potensi kesalahan meski kecil tetap perlu diantisipasi.
“Meskipun kondisi error itu relatif kecil, 0,5 persen, seperti makanan basi, tapi kejadian seperti ini bisa merusak reputasi dan gampang viral,” katanya.
Mas Ipin juga menyarankan agar standar operasional prosedur (SOP) program MBG tidak terlalu kaku.
“Saya mengusulkan satu hal. Tentu BGN punya standar dan prosedur. Tetapi saya usul SOP-nya jangan dikunci mati, karena ini masih menjadi proses pembelajaran pemerintah untuk mendapatkan skema yang cocok,” tegasnya.
Sebagai solusi pembiayaan, ia menawarkan opsi penggunaan kartu kredit pemerintah daerah.
Dengan skema ini, pembayaran kepada penyedia bisa dilakukan lebih cepat tanpa menunggu pencairan APBN atau APBD.
Setelah dana tersedia, tinggal dibayarkan ke kartu kredit pemerintah yang telah digunakan. (kho)
Editor : Akhmad Nur Khoiri