Trenggaleknjenggelek – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah berjalan sesuai prosedur tanggap darurat. Salah satu fokus utama saat ini adalah pencarian empat orang sisa korban tanah longsor di Dusun Kebonagung, Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyatakan bahwa koordinasi intensif dilakukan bersama Kantor SAR Surabaya untuk memperkuat upaya Basarnas dalam menangani titik-titik bencana yang masih aktif.
"Kami berterima kasih kepada Pak Zainal dan Basarnas yang sudah berkenan menerima kami. Koordinasi ini penting karena saat ini ada tujuh titik bencana aktif yang sedang ditangani simultan, termasuk longsor di Trenggalek," ujar Emil Dardak dalam keterangan tertulis.
Selain Trenggalek, titik-titik bencana yang masih dalam tahap penanganan antara lain kasus orang hanyut di Lumajang, serta bencana banjir dan longsor di Pasuruan, Tulungagung, Ponorogo, dan Blitar. Sementara itu, dua lokasi lainnya—Sampang dan Mojo, Kediri—telah dinyatakan selesai ditangani.
Menurut Emil, wilayah selatan Jawa Timur memang rawan bencana longsor karena faktor geologis.
"Wilayah selatan ini ada kerawanan karena konturnya pegunungan dengan jenis tanah yang ekspansif—jika terkena air, tanahnya mengembang dan bisa menyebabkan longsor," jelasnya.
Sebagai langkah jangka pendek, Emil menyampaikan bahwa Pemprov Jatim akan melakukan inventarisasi desa-desa yang mengalami longsor berulang dalam beberapa tahun terakhir. Hasil inventarisasi itu akan dijadikan dasar peningkatan kesiapsiagaan, termasuk identifikasi rumah-rumah yang masuk daftar kandidat relokasi.
"Yang tidak kalah penting, ada daftar rumah yang sudah menjadi kandidat relokasi karena kondisi tanah yang tidak stabil, bahkan sudah terbentuk rongga di beberapa kabupaten. Ini akan segera diidentifikasi hari ini," lanjutnya.
Emil menegaskan bahwa penanganan bencana tidak cukup dilakukan secara reaktif, tetapi juga membutuhkan pendekatan jangka panjang. Langkah-langkah seperti penguatan infrastruktur, pemetaan struktur tanah, dan penyusunan kebijakan relokasi yang pro-keselamatan menjadi hal penting.
"Kami akan segera berkoordinasi dengan para kepala desa. Dinas PUSDA dalam waktu dekat akan berkomunikasi dengan ahli geologi untuk mendapatkan gambaran teknis kondisi tanah di lokasi terdampak," tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Emil menyampaikan apresiasi kepada jajaran instansi teknis yang hadir dalam koordinasi tanggap darurat ini, mulai dari PU Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, BPBD, hingga Bakorwil Madiun.
Koordinasi lintas instansi ini menunjukkan komitmen Pemprov Jatim dalam menjamin penanganan bencana dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan berbasis data—dengan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama. (Jaz)
