Trenggaleknjenggelek – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap penyebab utama lesunya minat investor terhadap proyek infrastruktur di Indonesia.
Dalam gelaran International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/6/2025), ia menegaskan bahwa akar persoalan terletak pada ketidakjelasan rencana pendanaan proyek.
Sri Mulyani, yang akrab disapa Ani, menjelaskan bahwa dalam konteks pembangunan infrastruktur, pendanaan (funding) dan pembiayaan (financing) memiliki peran yang saling terkait namun berbeda.
Ia menyebut pembiayaan berkaitan dengan siapa yang akan membayar manfaat layanan dari proyek tersebut, sementara pendanaan merujuk pada pihak yang menyuntikkan dana sejak awal pembangunan.
"Jika proyek infrastruktur tidak punya rencana pendanaan yang kredibel, artinya tidak jelas siapa yang akan membayar. Tidak penting seberapa bagus struktur pembiayaannya, investor akan tersenyum, mengangguk, dan kabur," ujarnya di hadapan peserta konferensi.
Menteri Keuangan itu menyoroti pentingnya penataan ulang strategi pendanaan, terlebih di tengah tekanan ruang fiskal yang makin terbatas.
Menurutnya, mengejar model pembiayaan inovatif saja tidak cukup jika urusan pendanaan masih belum terpecahkan.
"Itu dapat membuat struktur proyek yang tampak memungkinkan, tapi kenyataannya tidak. Risikonya, pemerintah bisa kembali ke cara yang tidak efisien," tambahnya mengingatkan.
Sri Mulyani menekankan pentingnya penyusunan proyek infrastruktur yang matang, mulai dari pemilihan proyek, persiapan, penetapan harga yang kredibel, hingga pemberian subsidi yang transparan dan terukur bila dibutuhkan.
"Kami percaya pentingnya mencocokkan struktur pembiayaan dengan risikonya. Solusi nyata dalam masalah pembangunan infrastruktur terletak pada pemilihan proyek; persiapan; penetapan harga yang kredibel; dan kalau perlu subsidi transparan, terukur, dan bijaksana," tandasnya.
Pernyataan ini menjadi alarm bagi para perancang proyek dan pemangku kebijakan agar tidak sekadar fokus pada skema pembiayaan tanpa memperjelas siapa penanggung jawab akhir pembayarannya. (kho)
Editor : Akhmad Nur Khoiri