Trenggaleknjenggelek – Pemerintah pusat menegaskan komitmennya dalam mendorong ketahanan pangan nasional melalui penguatan infrastruktur air.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) per 16 Juni 2025, sebanyak Rp 14,54 triliun telah dialokasikan.
Tujuannya untuk pembangunan dan pengelolaan sistem irigasi serta infrastruktur air lainnya yang mendukung produktivitas sektor pertanian.
Anggaran jumbo tersebut diarahkan ke sejumlah program strategis, di antaranya:
- Pembangunan irigasi dan rawa: Rp 8,22 triliun
- Peningkatan jaringan irigasi air tanah: Rp 1,5 triliun
- Operasi dan pemeliharaan sistem irigasi: Rp 3,02 triliun
- Kegiatan padat karya di 8.000 lokasi
Langkah ini dinilai penting untuk menjamin ketersediaan air sepanjang musim tanam, meningkatkan produktivitas hingga 2-3 kali dalam setahun, serta mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan.
Infrastruktur ini juga akan membantu petani menyesuaikan diri dengan perubahan pola cuaca ekstrem akibat perubahan iklim.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Lilik Retno Cahyadiningsih, menekankan pentingnya keberlanjutan sistem irigasi.
"Penyediaan air bagi sistem irigasi, terutama untuk pertanian, harus menjadi prioritas. Ini agar Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri dan setara dengan tantangan global," ujar Lilik.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan melanjutkan pembangunan 15 bendungan, termasuk Jragung, Bagoong, Tiga Dihaji, Way Apu, hingga Manikin.
Selain itu, proyek pembangunan bendungan baru seperti Pelosika di Sulawesi Tenggara juga telah disiapkan.
Pemerintah juga menargetkan pembangunan jaringan irigasi seluas 180 ribu hektare selama 2025-2029, serta merehabilitasi 1,2 juta hektare jaringan irigasi dalam periode yang sama.
Langkah ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi pencapaian swasembada pangan nasional dalam jangka panjang. (kho)
