Trenggaleknjenggelek – Laporan Food Outlook Biannual Report on Global Food Markets dari FAO edisi Juni 2025 memproyeksikan bahwa produksi beras Indonesia pada musim tanam 2025/2026 akan mencapai 35,6 juta ton.
Menanggapi hal ini, Dosen Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Subejo, menyebut capaian tersebut sebagai sinyal positif, namun menekankan pentingnya strategi jangka panjang berbasis sains dan teknologi agar keberlanjutan pertanian nasional terjaga.
“Tingginya produksi tahun ini salah satunya dipengaruhi oleh iklim yang relatif kondusif. Curah hujan yang merata sejak akhir tahun lalu turut memperluas lahan tanam,” jelas Guru Besar dalam bidang Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian itu, Kamis (10/7) di kampus UGM.
Prof. Subejo menilai, jika dibandingkan dengan data produksi sejak 2019 hingga Mei 2024, maka capaian tahun ini termasuk yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa produksi pada 2018 masih lebih tinggi.
Selain faktor iklim, kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram juga turut menjadi pemicu naiknya produksi.
Stabilitas harga serta jaminan penyerapan hasil panen oleh Bulog menurutnya memberikan rasa aman kepada petani.
“Kepastian harga ini sangat membantu mengurangi fluktuasi pasar yang kerap merugikan petani saat panen raya,” tambahnya.
Namun demikian, Subejo juga mengingatkan bahwa kebijakan HPP yang tinggi di hulu berisiko mendorong kenaikan harga beras di tingkat konsumen.
Di beberapa daerah, harga beras eceran mulai merangkak naik akibat mahalnya bahan baku.
“Harga gabah yang tinggi memang menguntungkan petani, tapi otomatis akan memicu kenaikan harga beras. Ini hukum ekonomi. Jika tidak diintervensi lewat efisiensi pengolahan, harga beras bisa melampaui harga eceran tertinggi,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya efisiensi proses pasca panen seperti pengeringan, penggilingan, dan distribusi dengan teknologi modern untuk menekan biaya produksi.
Inovasi seperti pengering bertenaga surya, sistem pengolahan berbasis energi terbarukan, dan mekanisasi pertanian disebut sebagai solusi jangka panjang yang hemat biaya sekaligus ramah lingkungan.
Meskipun volume produksi meningkat sekitar 4,5 persen, tantangan utama masih terletak pada produktivitas lahan.
Rata-rata nasional hanya sekitar 5,2 ton per hektar, kalah dari Vietnam dan Thailand yang telah mencapai 6 ton per hektar.
“Masih ada ruang untuk pengembangan, misalnya dalam penyediaan air, pemilihan varietas unggul, pengendalian hama, hingga teknis produksi di lapangan,” ujarnya.
Menghadapi potensi kekeringan dan musim kemarau, Subejo menyarankan pengembangan sistem irigasi alternatif yang murah dan efisien, seperti embung mikro.
Infrastruktur ini dianggap cocok untuk lahan tadah hujan karena tidak memerlukan biaya besar namun berdampak signifikan terhadap produktivitas.
UGM juga telah mengembangkan varietas padi adaptif bernama GAMAGORA, yang dirancang untuk tumbuh optimal di lahan dengan ketersediaan air terbatas.
“Varietas ini dirancang agar tetap produktif di tengah perubahan iklim,” katanya.
Selain itu, pemanfaatan pompa air bertenaga surya dinilai potensial untuk daerah dengan ketersediaan air cukup namun minim infrastruktur.
Model ini mampu menekan biaya operasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
“Program pompanisasi berbasis energi surya bisa menjadi proyek percontohan yang direplikasi di banyak daerah,” tegas Subejo.
Menurutnya, seluruh upaya itu hanya akan efektif jika dilakukan dalam kerangka kebijakan lintas sektor, dengan melibatkan kementerian pertanian, energi, hingga lembaga riset.
Dengan sinergi antarinstansi dan pendekatan teknologi yang tepat, Indonesia dapat melangkah menuju kemandirian pangan yang berkelanjutan di tengah tantangan iklim dan ekonomi global. (kho)
Editor : Akhmad Nur KhoiriSumber : Trenggaleknjenggelek