TULUNGAGUNG — Para pengemudi ojek online (ojol) di Tulungagung juga menitipkan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah dan aparat kepolisian. Mereka menuntut keringanan pajak kendaraan dan kemudahan perpanjangan SIM. Alasannya, mereka adalah pekerja jalanan yang setiap hari berkontribusi pada mobilitas masyarakat.
Ketua Polta, Arif Maftuh, menyebut keringanan biaya administrasi kendaraan bermotor di Tulungagung menjadi salah satu harapan besar para driver.
“Dulu pernah ada kebijakan gratis pajak untuk motor khusus ojol. Sekarang sudah tidak ada. Kami berharap paling tidak ada keringanan atau fasilitas khusus dari samsat dan Polres Tulungagung,” kata Arif ketika dikonfirmasi, Selasa (23/9/2025).
Selain itu, mereka juga mengusulkan adanya kebijakan khusus untuk perpanjangan surat izin mengemudi (SIM) bagi pengemudi ojol pada tahun 2025 ini.
“Kami ini bekerja di jalan setiap hari. Jadi, kami juga menuntut pemerintah memperhatikan kami, minimal soal SIM dan pajak kendaraan,” lanjut Arif.
Hingga kini, usulan tersebut masih sebatas harapan. Pihak Poltak berharap wacana yang pernah disampaikan pemerintah pusat dapat segera diwujudkan di daerah agar benar-benar meringankan beban driver.
"Kami harap para petinggi di Pemerintah Kabupaten Tulungagung bisa mempunyai kebijakan khusus untuk para pekerja pengemudi ojol seperti kami," pungkasnya.
Sekadar diketahui, ojol saat ini bukan hanya sarana transportasi praktis, melainkan juga penopang ekonomi ribuan keluarga di Tulungagung.
Setiap hari, para pengemudi bergerak dari sudut ke sudut kota untuk mengantar penumpang, makanan, hingga barang kebutuhan.
Kehadiran mereka membuat mobilitas masyarakat jauh lebih mudah, terutama di kawasan perkotaan.
Namun, dinamika di lapangan tak selalu mulus. Belakangan, komunitas ojol sempat menjadi perhatian setelah rencana doa bersama dan tahlilan batal digelar karena adanya informasi potensi penyusupan pihak luar.
Aparat keamanan pun memperketat koordinasi demi menghindari gesekan. Dari pengalaman itu, para driver berharap suaranya lebih didengar pemerintah.
Tidak hanya soal keamanan, tetapi juga terkait kebijakan yang menyangkut langsung pada mata pencaharian mereka, seperti pajak kendaraan dan perpanjangan SIM. (sri/c1/din)
Editor : Didin Cahya Firmansyah