JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan akan bertanggung jawab soal polemik pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Presiden Prabowo meminta PT KAI dan publik tak perlu khawatir.
“PT KAI enggak usah khawatir, semuanya enggak usah khawatir. Kita layani rakyat. Kita berjuang untuk rakyat kita," ujar Prabowo usai menjajal KRL di kawasan Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
"Teknologi, semua sarana, itu tanggung jawab bersama dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab untuk itu,” imbuh Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo mengaku sudah mempelajari masalah utang dan pembiayaan operasional Whoosh. Menurut perhitungannya, Indonesia masih sanggup untuk membayar.
“Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti utang itu, Whoosh semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, enggak ada masalah itu,” ucap Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo pun mengatakan pemerintah tak boleh menghitung untung-rugi dalam menyediakan transportasi umum yang layak untuk warga.
Presiden Prabowo menegaskan transportasi umum merupakan layanan yang wajib atau Public Service Obligation (PSO).
Presiden Prabowo mencontohkan saat ini pemerintah memberikan subsidi hingga 60 persen layanan kereta api, sehingga masyarakat bisa mengakses kereta secara terjangkau.
“Ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat. Uang itu dari pajak. Uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran,” kata Presiden Prabowo.
“Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat enggak boleh dicuri, karena akan kita, akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat,” tambah Presiden Prabowo.
Proyek Whoosh dimulai pada tahun 2016 dan diresmikan pada 2023. Menurut catatan, utang proyek Whoosh sebesar Rp118 triliun.
Baca Juga: Presiden Prabowo Setujui Tambah 30 Rangkaian Baru KRL: Untuk Rakyat, Saya Tak Ragu!
Saat ini, polemik utang kereta cepat ini masih bergulir. Pemerintah dan Badan Pengelola Investasi Danantara masih terus mencari solusinya.
Pada Senin (3/10/2025), usai rapat terbatas dengan di Istana Kepresidenan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Presiden memastikan bahwa negara akan hadir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, salah satunya dengan menggunakan APBN.
”APBN juga pasti akan menjadi bagian, tetapi untuk secara spesifiknya nanti akan kami sampaikan,” kata AHY.
Editor : Didin Cahya Firmansyah