JAKARTA– Sejumlah serikat buruh akan menggelar demonstrasi skala besar di kawasan sekitar Istana Negara dan Gedung DPR RI.
Aksi ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kenaikan upah minimum tahun 2026 yang dinilai jauh dari harapan pekerja, sekaligus menjadi bentuk tekan kepada pemerintah dan parlemen untuk merespons aspirasi buruh.
Berdasarkan pengumuman Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, sekitar 15 ribu buruh diperkirakan akan berpartisipasi dalam aksi di Jakarta.
Masa aksi tidak hanya menyoroti isu pengupahan, tetapi juga meminta perubahan kebijakan substansial untuk melindungi hak pekerja.
Berikut adalah tuntutan pokok dari para buruh yang menghadiri demo di kawasan Istana‑DPR:
- Tolak formula kenaikan upah minimum 2026
Buruh menolak kenaikan upah minimum yang diajukan pemerintah karena dianggap terlalu kecil, hanya sekitar Rp 90 ribu per bulan. Mereka menilai kenaikan tersebut tidak cukup untuk menaikkan daya beli dan menjaga kesejahteraan pekerja di tengah inflasi dan tekanan ekonomi. - Usulan kenaikan upah antara 8,5–10,5 persen
Sebagai alternatif, buruh menyatakan tiga opsi yang bisa dinegosiasikan: kenaikan upah minimum sebesar 8,5–10,5 persen, opsi kedua yaitu 7,77 persen berdasarkan mekanisme inflasi ditambah indeks tertentu, dan opsi ketiga kenaikan minimal 6,5 persen. - Peringatan terhadap kebijakan pengupahan yang tidak adil
Para buruh menyebut aksi ini sebagai bentuk peringatan agar pemerintah tidak gegabah dalam merumuskan formula upah. Mereka menegaskan bahwa tuntutan ini bukan hanya soal kenaikan angka, tetapi terkait penghormatan atas martabat pekerja dan hak dasar buruh untuk memperoleh upah yang layak. - Desakan reformasi kebijakan ketenagakerjaan lebih luas
Selain tuntutan upah, elemen pekerja juga mendorong agar ada reformasi pada kebijakan ketenagakerjaan, termasuk penataan hubungan kerja (outsourcing), perlindungan hak pekerja, serta revisi peraturan yang dianggap merugikan pekerja dalam jangka panjang. - Penegakan hukum dan dialog produktif
Massa aksi menuntut agar pemerintah dan DPR membuka ruang dialog nyata dengan buruh dan menyelesaikan aspirasi mereka melalui jalur yang sah. Mereka menegaskan bahwa tuntutan ini harus diproses secara hukum dan kebijakan, bukan sekadar aksi simbolis.
Aksi demo yang dipusatkan di sekitar Istana dan DPR ini mendapat perhatian besar publik.
Para pengunjuk rasa berharap dengan menempatkan tekanan langsung di simbol-simbol kekuasaan, aspirasi mereka bisa dijangkau oleh para pemangku kebijakan tertinggi.
Sementara itu, otoritas keamanan mempersiapkan pasukan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa.
Di kawasan istana dan DPR, petugas disiagakan agar aksi tetap terkendali, mengingat skala massa yang cukup besar.
Korps kepolisian menyerukan agar demonstrasi dijalankan dengan damai dan tertib agar tidak mengganggu lalu lintas dan stabilitas umum.
Jika tuntutan buruh ini mendapat respons positif dari pihak pemerintah dan DPR, bisa menjadi momentum bagi reformasi pengupahan dan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia.
Namun bila aspirasi diabaikan, demo hari ini berpotensi menjadi titik pemantik konflik sosial yang lebih luas di masa depan. (*)
