JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan panjang dengan Presiden di Jakarta, Senin (24/11/2025).
Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian memaparkan sejumlah isu strategis, mulai dari kondisi inflasi nasional, realisasi pendapatan dan belanja daerah, hingga perkembangan polemik layanan kesehatan di Papua yang tengah menjadi perhatian publik.
Pada bagian awal penjelasannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa inflasi nasional masih berada pada posisi yang terkendali.
Ia menyampaikan laporan kepada Presiden bahwa inflasi year on year berada di angka 2,86 persen, sementara year to date tercatat 2,1 persen.
Tito menyebut sektor pangan justru menjadi penyeimbang dengan menunjukkan tren deflasi.
Harga Beras Membaik, Komoditas Lain Masih Bergerak Naik
Dalam paparannya, Tito menjelaskan perkembangan harga pangan, terutama beras, yang untuk pertama kalinya keluar dari daftar komoditas yang biasanya menjadi penyumbang masalah inflasi.
Menurutnya, peningkatan pasokan dan koordinasi lintas lembaga membuat harga beras berada pada posisi yang baik.
Ia memuji kerja sama Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Bulog, dan pemerintah daerah.
Namun, Tito mengakui sejumlah komoditas lain masih mengalami kenaikan, seperti bawang merah, cabai, dan telur ayam.
Kenaikan harga emas juga ikut mendorong pergerakan inflasi akibat dinamika geopolitik global dan fenomena dedolarisasi.
Pertumbuhan Ekonomi Daerah Bergerak Variatif
Selain inflasi, Tito juga melaporkan kondisi pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia mengungkapkan adanya ketimpangan antarwilayah, di mana Maluku Utara mencatat pertumbuhan tertinggi, sementara Papua Tengah mengalami kontraksi akibat terhambatnya aktivitas ekspor dan gangguan operasional smelter.
Dampaknya, ekonomi Timika tercatat minus 8 persen.
Tito menyampaikan kepada Presiden bahwa kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah pemulihan dan percepatan pembangunan yang lebih terarah.
Belanja Daerah Baru 68 Persen, Tito Sebut Banyak Kepala Daerah Terlambat Menyusun Struktur Pemerintahan
Pada poin berikutnya, Tito menyoroti realisasi pendapatan dan belanja daerah yang masih belum optimal.
Berdasarkan data per 23 November, pendapatan daerah mencapai rata-rata 82—83 persen dari target, sedangkan belanja baru berada pada angka 68 persen.
Ia mengungkapkan beberapa penyebab lambatnya serapan anggaran.
Salah satunya karena banyak kepala daerah baru dilantik pada Februari 2025 sehingga membutuhkan waktu untuk menyusun struktur organisasi seperti kepala dinas dan sekretaris daerah.
Proses lelang proyek juga ikut molor.
Daerah, kata Tito, juga menahan anggaran untuk membayar kontrak akhir tahun serta menyiapkan dana operasional dan gaji untuk Januari.
Hal ini berbeda dengan kementerian atau lembaga pusat yang pembayarannya ditangani langsung oleh Kementerian Keuangan.
Kemendagri Dorong Penyelesaian Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih
Dalam pertemuan itu, Tito turut melaporkan perkembangan program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.
Pembangunan dan pendataan lahan masih berlangsung, melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga seperti Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, serta ATR/BPN.
Sinergi dengan TNI dan Agrinas juga terus dikuatkan.
Isu Papua: Pembiayaan Mahasiswa, Audit Layanan Kesehatan, hingga Arahan Presiden
Tito juga menyoroti persoalan pembiayaan mahasiswa Papua yang kuliah di luar negeri.
Ia melaporkan bahwa 56 mahasiswa belum menerima pembayaran dari pemerintah daerah dengan total kebutuhan 37 miliar rupiah.
Untuk mencegah dampak lebih lanjut, Tito mengusulkan agar pembiayaan mereka diambil alih oleh Kementerian Keuangan melalui LPDP.
Presiden menyetujui langkah tersebut dan meminta data segera diserahkan kepada Kemenkeu dan Kemenlu.
Isu panas lain yang ikut dibahas adalah polemik layanan kesehatan di Papua.
Tito menyebut Presiden memerintahkan audit menyeluruh agar kejadian serupa tidak berulang.
Ia telah berkomunikasi dengan Gubernur Papua dan meminta tindakan cepat, yakni bantuan kepada keluarga korban serta audit internal di rumah sakit provinsi maupun kabupaten/kota.
Kementerian Kesehatan juga mengirimkan tim khusus untuk melakukan audit teknis, sementara Kemendagri meninjau aturan-aturan daerah yang berkaitan dengan tata kelola rumah sakit, termasuk RSUD Dok 2 yang menjadi sorotan.
BRIN Diminta Fokus pada Riset dan Teknologi Strategis
Tito turut menyinggung arahan Presiden kepada BRIN agar lembaga tersebut kembali fokus pada riset strategis, mulai dari pertanian, perikanan, manufaktur, hingga pengembangan kendaraan nasional.
Di akhir pernyataannya, Tito menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan Papua dan memastikan seluruh program berjalan sesuai mandat Presiden. (*)
