BLITAR - Kabar mengenai BPNT tahap 4 yang disebut-sebut tidak akan cair lagi ramai beredar di media sosial dan grup percakapan keluarga penerima manfaat (KPM). Informasi ini menimbulkan keresahan, terutama bagi KPM yang hingga awal Januari 2026 belum menerima bantuan alokasi Oktober, November, dan Desember 2025.
Isu tersebut menyebutkan bahwa anggaran BPNT tahap 4 telah ditutup seiring berakhirnya tahun anggaran 2025. Bahkan, sebagian KPM mengaku mendapat informasi dari pendamping maupun Dinas Sosial setempat bahwa penyaluran tahap keempat tidak akan dilanjutkan dan langsung digeser ke tahap pertama tahun 2026.
Namun, informasi itu tidak sepenuhnya benar. Berdasarkan penelusuran terbaru yang diungkap melalui kanal YouTube Cek Bansos, hingga Sabtu (10/1/2026), proses penyaluran BPNT tahap 4 masih tercatat aktif di sistem Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Status BPNT Tahap 4 Masih Aktif di Sistem
Dalam penjelasannya, Cek Bansos menegaskan bahwa data pada sistem SISNG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) masih menampilkan periode salur tahap keempat. Artinya, secara administratif proses penyaluran bantuan belum ditutup dan masih berjalan.
Beberapa KPM juga mengalami perubahan status transaksi. Awalnya, status bantuan masih dalam tahap pengecekan rekening. Namun, setelah dilakukan pembaruan, status berubah menjadi Standing Instruction (SI), yang menandakan sistem tengah memproses penyaluran bantuan.
Perubahan status ini menjadi indikator kuat bahwa BPNT tahap 4 belum dihapus dan masih berada dalam mekanisme penyaluran oleh Kemensos.
Belum Ada Surat Edaran Penghentian Resmi
Fakta penting lainnya, hingga video tersebut dipublikasikan, Kementerian Sosial RI belum mengeluarkan surat edaran resmi terkait penghentian atau cut off penyaluran BPNT tahap keempat. Dalam praktiknya, jika suatu tahap bantuan benar-benar dihentikan, Kemensos akan mengeluarkan surat resmi sebagai dasar kebijakan.
Ketiadaan surat edaran tersebut memperkuat kesimpulan bahwa kabar penghapusan BPNT tahap 4 masih sebatas isu yang berkembang di media sosial, bukan keputusan resmi pemerintah.
Isu Anggaran Hangus Dinilai Tidak Tepat
Narasi yang menyebut anggaran BPNT susulan hangus karena berganti tahun juga dinilai kurang tepat. Selama status penyaluran masih aktif di sistem dan belum ada kebijakan penghentian resmi, proses penyaluran tetap dapat dilanjutkan meskipun memasuki tahun anggaran baru.
Cek Bansos menyebut, memang tidak semua KPM menerima pencairan secara bersamaan. Ada yang cair penuh, ada pula yang baru menerima satu atau dua tahap. Hal ini wajar dalam mekanisme bansos nasional yang melibatkan validasi data dan kesiapan rekening.
PKH dan BPNT Tahap 1 Tahun 2026 Belum Cair
Selain membahas BPNT tahap 4, Cek Bansos juga mengklarifikasi informasi terkait persiapan penyaluran PKH dan BPNT tahap pertama tahun 2026 dengan alokasi Januari, Februari, dan Maret.
Hasil pengecekan terbaru di SISNG menunjukkan bahwa hingga 10 Januari 2026, periode tahap pertama belum muncul baik untuk PKH maupun BPNT. Artinya, proses penyaluran tahap pertama tahun 2026 belum dimulai.
Masyarakat diminta waspada terhadap informasi di media sosial yang mengklaim bantuan tahap pertama sudah cair. Informasi tersebut dipastikan tidak benar karena secara sistem, penyaluran masih fokus pada penyelesaian tahap keempat tahun 2025.
KPM Diminta Tetap Tenang dan Menunggu Informasi Resmi
Dengan masih aktifnya status penyaluran dan belum adanya surat edaran penghentian, KPM diimbau untuk tetap tenang dan menunggu informasi resmi dari Kemensos atau kanal informasi terpercaya.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial dipastikan terus melakukan proses penyaluran secara bertahap agar bantuan sosial tepat sasaran dan diterima oleh KPM yang berhak.
Editor : Axsha Zazhika