TRENGGALEK NJENGGELEK -Pemerintah memastikan akan melakukan penataan ulang skema bantuan sosial pada awal tahun 2026. Setidaknya, ada tiga bantuan sosial 2026 yang dipastikan tidak lagi disalurkan dan akan digantikan dengan program bantuan baru berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Informasi ini ramai diperbincangkan setelah diungkap dalam sebuah video YouTube yang membahas update penyaluran bansos terbaru.
Dalam penjelasan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa penghapusan sejumlah program bansos bukan berarti bantuan kepada masyarakat berhenti. Sebaliknya, kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas anggaran, terutama di tengah perubahan data penerima bantuan sosial nasional.
Tiga Bantuan Sosial yang Dihapus di Awal 2026
Berdasarkan penjelasan dalam video, bantuan sosial pertama yang resmi dihentikan pada awal 2026 adalah bantuan stunting berupa daging ayam dan telur. Program ini sejatinya telah berakhir pada Juni 2025, namun penyalurannya masih berlangsung akibat kendala distribusi di sejumlah daerah. Pada 2026, program tersebut dipastikan tidak lagi dilanjutkan dan akan digantikan dengan skema baru yang masih menunggu peresmian pemerintah.
Bantuan kedua yang dihapus adalah IPKP (Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan). Program ini sebelumnya menyalurkan paket sembako seperti daging sapi, sarden ikan, minyak goreng, garam, kacang-kacangan, hingga olahan jagung. Penyalurannya mayoritas dilakukan di wilayah Jawa Tengah dan telah berakhir pada penghujung 2025. Pemerintah menilai program ini perlu dievaluasi agar ke depan bantuan lebih merata dan tepat sasaran.
Sementara itu, bantuan ketiga yang dipastikan tidak berlanjut pada 2026 adalah bantuan beras 10 kilogram. Program beras ini terakhir disalurkan pada Desember 2025, termasuk tambahan distribusi pada Oktober dan Desember. Hingga kini, belum ada keputusan resmi mengenai kelanjutan bantuan beras tersebut, sehingga program ini dinyatakan dihentikan.
Tiga Bantuan Sosial Pengganti yang Disiapkan Pemerintah
Meski tiga bansos dihapus, pemerintah telah menyiapkan tiga bantuan sosial 2026 sebagai pengganti yang rencananya mulai disalurkan pada Januari. Bantuan pertama adalah BLT Subsidi Gas LPG 3 Kg. Bantuan ini dirancang untuk menggantikan skema subsidi langsung yang selama ini dinilai kurang tepat sasaran.
Dalam rencana awal, BLT subsidi LPG 3 Kg akan diberikan dalam bentuk tunai dengan nominal sekitar Rp100 ribu hingga Rp300 ribu per keluarga penerima manfaat. Penyalurannya masih menunggu finalisasi anggaran dan penggunaan basis data baru, yakni Data Tunggal Sosial Ekonomi yang akan menggantikan DTKS.
Bantuan kedua adalah BLT Subsidi BBM. Program ini bertujuan menekan penyalahgunaan subsidi bahan bakar oleh kelompok masyarakat mampu. Pemerintah berencana mengganti subsidi BBM seperti solar dan pertalite dengan bantuan tunai yang langsung diterima masyarakat. Meski nominalnya belum diumumkan, skema ini diperkirakan mengacu pada BLT BBM sebelumnya dengan nilai sekitar Rp300 ribu per penerima.
Selanjutnya, bantuan ketiga yang disiapkan adalah BLT Subsidi Listrik PLN. Subsidi listrik yang selama ini diberikan dalam bentuk potongan tarif akan dialihkan menjadi bantuan tunai. Kebijakan ini diharapkan membuat bantuan lebih transparan dan mudah diawasi, meski hingga kini pemerintah belum mengumumkan besaran nominalnya.
Baca Juga: BPNT Tahap 4 Disebut Tak Cair Lagi, Ini Penjelasan Terbaru Kemensos soal Nasib Bansos Susulan 2025
Penataan Ulang Bansos demi Tepat Sasaran
Pemerintah menegaskan bahwa perubahan skema bantuan sosial 2026 ini merupakan bagian dari reformasi sistem perlindungan sosial nasional. Dengan penggunaan data terpadu dan penyaluran berbasis BLT, diharapkan bantuan benar-benar diterima oleh keluarga yang berhak, seperti penerima PKH dan BPNT.
Meski sejumlah bansos dihentikan, masyarakat diminta tetap tenang karena pemerintah telah menyiapkan program pengganti. Jika sesuai rencana, ketiga BLT subsidi tersebut berpotensi mulai cair pada Januari 2026, bergantung pada kesiapan anggaran dan regulasi teknis.
Editor : Ichaa Melinda Putri