TRENGGALEK NJENGGELEK -Menjelang pergantian tahun, jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia kembali mempertanyakan nasib bantuan sosial dari pemerintah. Apakah bansos masih akan cair di tahun depan, atau justru ada yang dihentikan? Pemerintah akhirnya memberi sinyal jelas terkait bansos 2026, termasuk program yang dipastikan berlanjut dan bantuan yang terancam dihapus.
Melalui reformasi besar-besaran sistem perlindungan sosial, pemerintah menegaskan bahwa bansos 2026 akan menjadi fase transisi penting. Fokus utama diarahkan pada ketepatan sasaran, efisiensi anggaran, serta digitalisasi penyaluran bantuan. Sejumlah program andalan tetap dipertahankan, namun beberapa bantuan yang bersifat temporer dipastikan tidak lagi menjadi prioritas.
Bagi KPM, memahami arah kebijakan bansos 2026 menjadi krusial agar tidak salah informasi dan bisa mempersiapkan diri menghadapi perubahan.
PKH Tetap Jadi Pilar Utama Bansos 2026
Program Keluarga Harapan (PKH) dipastikan masih menjadi tulang punggung bantuan sosial pemerintah pada 2026. PKH menyasar kelompok rentan, mulai dari ibu hamil, anak usia dini, siswa SD hingga SMA, penyandang disabilitas berat, hingga lansia.
Skema penyaluran PKH diprediksi tidak mengalami perubahan signifikan, yakni tetap dicairkan dalam empat tahap setiap tahun melalui bank Himbara atau PT Pos Indonesia. Pemerintah menilai PKH sebagai program fundamental yang terbukti efektif menekan kemiskinan ekstrem.
BPNT atau Sembako Masih Berlanjut
Selain PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau program sembako juga dipastikan tetap berlanjut dalam skema bansos 2026. Meski demikian, pemerintah membuka peluang transformasi bantuan ini menjadi bansos digital.
Dalam skema baru, bantuan pangan berpotensi disalurkan langsung ke rekening penerima dalam bentuk uang digital. Tujuannya untuk mendorong perputaran ekonomi lokal sekaligus memberi fleksibilitas kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
PIP dan PBI JKN Tetap Dipertahankan
Sektor pendidikan dan kesehatan juga tetap menjadi prioritas. Program Indonesia Pintar (PIP) dipastikan terus berjalan guna menjamin anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa mengakses pendidikan.
Sementara itu, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) tetap diberikan kepada kelompok 40 persen terbawah. Program ini memastikan masyarakat miskin tetap mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa terbebani iuran BPJS Kesehatan.
Atensi Sosial dan Program Pemberdayaan Ekonomi
Pemerintah juga melanjutkan program Atensi dan Rehabilitasi Sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas. Bantuan ini tidak hanya berupa dukungan pangan, tetapi juga alat bantu dan pelatihan keterampilan.
Selain itu, terdapat program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) yang menyasar KPM PKH atau sembako usia produktif. Program ini memberikan modal usaha hingga Rp5 juta disertai pendampingan agar KPM bisa mandiri dan keluar dari ketergantungan bansos.Baca Juga: Bansos PKH BPNT 2026 Cair Januari–Maret, Cek Nama Penerima Pakai KTP di Situs Resmi Kemensos
Syarat utama penerima PPSE antara lain terdaftar di Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), telah menerima bansos lebih dari lima tahun, berusia produktif, dan memiliki atau merencanakan usaha kecil.
Beras 10 Kg Masih Jadi Bantuan Darurat
Bantuan beras 10 kilogram juga diproyeksikan tetap tersedia pada 2026 sebagai bantuan darurat saat terjadi kerawanan pangan atau kondisi khusus. Penyalurannya dilakukan melalui Perum Bulog untuk menjaga stabilitas pangan keluarga miskin.
Dengan berlanjutnya berbagai program tersebut, APBN 2026 diperkirakan akan menjangkau sekitar 100 juta KPM di seluruh Indonesia.
BLT Kesra dan BSU Terancam Berakhir
Di sisi lain, pemerintah memberi sinyal kuat bahwa beberapa bantuan akan dihentikan. Salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) yang selama ini bersifat responsif terhadap krisis.
Pemerintah memastikan BLT Kesra hanya berlaku hingga akhir Desember 2025 dan belum ada kepastian berlanjut di 2026. Begitu pula Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang diprediksi tidak lagi dilanjutkan.
Selain itu, KPM yang dinilai sudah mandiri atau tidak lagi memenuhi kriteria kemiskinan akan dinonaktifkan dari daftar penerima bansos.
Menuju Era Bansos Digital 2026
Salah satu sorotan utama bansos 2026 adalah rencana peluncuran bansos digital berbasis kecerdasan buatan (AI). Sistem ini diklaim mampu mencegah penerima ganda, mempercepat distribusi, serta meminimalkan kebocoran anggaran.
Masyarakat diimbau rutin mengecek status kepesertaan bansos melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos atau aplikasi resmi agar data tetap valid.
Editor : Ichaa Melinda Putri