TRENGGALEK NJENGGELEK – Isu mengenai pencairan bantuan sosial (bansos) dan rapel pensiun 2026 kembali ramai dibicarakan di media sosial dan YouTube. Salah satu video yang viral menyebutkan bahwa pencairan PKH, BPNT tahap awal 2026 hingga bantuan beras 10 kilogram segera berjalan, disertai klaim bahwa sejumlah bantuan tambahan dan rapelan akan menyusul. Informasi ini cepat menyebar dan memunculkan harapan di tengah masyarakat, khususnya penerima bansos dan pensiunan.
Dalam video tersebut, kreator konten menyampaikan bahwa tren pencairan susulan PKH dan BPNT dianggap sebagai tanda akan dimulainya penyaluran tahap baru tahun 2026. Disebut pula bantuan beras 10 kilogram untuk empat bulan ke depan, serta imbauan agar masyarakat menyiapkan KTP dan KK untuk proses pengambilan. Klaim inilah yang kemudian memicu pertanyaan publik mengenai kepastian bansos dan rapel pensiun 2026.
Klarifikasi Resmi TASPEN Kediri
Menanggapi isu yang berkembang, PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Kediri menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan Pemerintah terkait kenaikan maupun penyesuaian pensiun, termasuk pembayaran rapelan gaji pensiunan. Penegasan tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi yang dirilis pada 17 November 2025 sebagai respons atas informasi yang dinilai tidak akurat.
TASPEN menyatakan bahwa seluruh kebijakan mengenai pensiun pokok PNS, purnawirawan TNI/Polri, serta penerima tunjangan negara lainnya sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah. Apabila terdapat perubahan kebijakan, pengumuman resmi akan disampaikan melalui kanal resmi Pemerintah dan TASPEN.
Rapel Pensiun 2026 Belum Ada Instruksi
Terkait isu rapel pensiun 2026, TASPEN memastikan belum menerima instruksi resmi apa pun mengenai pembayaran rapelan. Dengan demikian, informasi yang menyebutkan pencairan rapel dalam waktu dekat dipastikan tidak benar. TASPEN juga menjelaskan bahwa besaran rapel, jika suatu saat ditetapkan, sangat bergantung pada golongan, masa kerja, serta aturan yang berlaku, sehingga tidak semua pensiunan akan menerima nominal yang sama.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024, penetapan pensiun pokok seharusnya berlaku mulai 1 Januari 2024. Namun hingga pertengahan Desember 2025, belum ada keputusan baru terkait kenaikan atau penyesuaian lanjutan.
Imbauan Waspada Informasi Viral
TASPEN mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati menyikapi informasi viral di media sosial. Informasi resmi hanya dapat dipastikan melalui kanal resmi TASPEN, seperti Call Center 1500 919, situs resmi, dan akun media sosial terverifikasi.
Dengan klarifikasi ini, masyarakat diharapkan tidak terpengaruh kabar yang belum dapat dipertanggungjawabkan dan menunggu pengumuman resmi Pemerintah terkait kebijakan pensiun maupun bansos tahun 2026.
Editor : Dimas Galih Nur Hendra Saputra