TRENGGALEK NJENGGELEK – Isu rapel gaji pensiunan 2026 kembali ramai diperbincangkan di media sosial, bersamaan dengan beredarnya video YouTube yang mengulas update pengecekan saldo bantuan sosial PKH dan BPNT awal tahun 2026. Dalam video tersebut, kreator menyampaikan hasil pengecekan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum menunjukkan saldo masuk, sekaligus memprediksi jadwal pencairan bantuan tahap awal tahun 2026.
Dalam narasi video viral itu, disebutkan bahwa penyaluran PKH dan BPNT tahap 1 untuk alokasi Januari–Maret 2026 diperkirakan cair bertahap mulai Februari hingga akhir Maret. Kreator juga menegaskan pencairan tidak serentak di seluruh wilayah karena menyesuaikan kesiapan data dan proses SP2D dari Kementerian Sosial ke bank Himbara. Konten semacam ini kerap memicu spekulasi lanjutan di ruang publik, termasuk klaim soal rapelan atau penyesuaian dana lain di awal tahun.
TASPEN Tegaskan Belum Ada Keputusan Kenaikan Pensiun
Menanggapi beragam kabar viral yang berpotensi menimbulkan salah tafsir, PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Kediri menegaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan Pemerintah terkait kenaikan pensiun maupun pembayaran rapel gaji pensiunan 2026. Penegasan ini disampaikan melalui pernyataan resmi yang dirilis pada 17 November 2025.
TASPEN menjelaskan, seluruh kebijakan pensiun—baik penetapan, penyesuaian, maupun kenaikan pensiun pokok—merupakan kewenangan Pemerintah dan akan diumumkan secara resmi jika telah ditetapkan. Oleh karena itu, informasi mengenai pencairan rapelan yang beredar di masyarakat dipastikan tidak benar.
Besaran Rapel Bergantung Banyak Faktor
Terkait isu rapelan, TASPEN juga mengingatkan bahwa besaran rapel—jika suatu saat ditetapkan—akan sangat bergantung pada sejumlah faktor, seperti golongan, masa kerja, dan ketentuan peraturan yang berlaku. Artinya, tidak semua penerima akan memperoleh nominal maksimal sebagaimana kerap diklaim dalam kabar viral.
Mengacu PP Nomor 8 Tahun 2024
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok PNS dan janda/dudanya, penyesuaian nilai pensiun seharusnya berlaku mulai 1 Januari 2024. Namun hingga pertengahan Desember 2025, TASPEN menegaskan belum ada keputusan baru Pemerintah terkait kenaikan pensiun PNS, purnawirawan TNI-Polri, maupun berbagai tunjangan negara lainnya.
Imbauan Waspada Informasi Tidak Resmi
TASPEN mengimbau para pensiunan dan keluarganya agar selalu memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi. Informasi valid dapat diperoleh melalui Call Center TASPEN 1500 919, media sosial resmi, atau situs resmi perusahaan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan lebih bijak menyikapi isu viral dan menunggu pengumuman resmi Pemerintah.
Editor : Dimas Galih Nur Hendra Saputra