TRENGGALEK NJENGGELEK-Isu pencairan tambahan gaji pensiunan PNS kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Kali ini, perhatian publik tertuju pada terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 Tahun 2025 yang diteken Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada akhir Desember 2025. Banyak pensiunan berharap regulasi baru tersebut menjadi sinyal pencairan rapel atau kenaikan penghasilan melalui PT Taspen.
Narasi yang beredar menyebutkan bahwa aturan baru dari Kementerian Keuangan itu berkaitan langsung dengan jaminan sosial aparatur sipil negara (ASN), sehingga dianggap membuka peluang adanya tambahan gaji pensiunan dalam waktu dekat. Tak sedikit pula yang mengaitkan regulasi tersebut dengan peran Taspen sebagai pengelola dana pensiun.
Namun, setelah ditelusuri lebih dalam, substansi PMK 118 Tahun 2025 tidak berkaitan langsung dengan kebijakan kenaikan gaji pensiunan PNS.
PMK tersebut secara spesifik mengatur tata kelola iuran dan pelaporan program jaminan sosial ASN agar lebih transparan, akuntabel, dan terstandar. Fokus utama regulasi ini adalah pengawasan pengelolaan dana jangka panjang milik ASN dan pensiunan, bukan penyesuaian besaran penghasilan bulanan.
Dalam aturan tersebut, pemerintah menegaskan mekanisme pengelolaan tiga program jaminan sosial yang selama ini sudah berjalan, yakni Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM). Ketiga program itu tetap diselenggarakan oleh PT Taspen dan PT Asabri sesuai kewenangan masing-masing.
Pemerintah melalui PMK ini justru menitikberatkan pada kewajiban penyelenggara dalam hal pengelolaan dana, pembayaran manfaat, serta pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar pengawasan negara. Tidak ditemukan satu pun pasal yang mengatur perubahan nominal gaji atau penyesuaian penghasilan rutin pensiunan.
Artinya, meskipun regulasi ini menyentuh sektor jaminan sosial pensiunan, tidak ada ketentuan baru mengenai kenaikan gaji pensiunan PNS. PMK 118 Tahun 2025 murni bersifat administratif dan penguatan tata kelola, bukan kebijakan fiskal.
Dalam konteks ini, posisi Taspen juga ditegaskan tetap sebagai badan penyalur manfaat, bukan penentu kebijakan. Taspen hanya menjalankan pembayaran manfaat sesuai aturan yang berlaku dan tidak memiliki kewenangan menambah atau mengurangi nilai manfaat secara sepihak.
Pencairan THT, JKK, dan JKM tetap dilakukan berdasarkan hak peserta tanpa adanya tambahan manfaat baru. Dengan demikian, spekulasi bahwa Taspen akan mencairkan tambahan gaji pensiunan akibat terbitnya PMK ini tidak memiliki dasar hukum.
Adapun terkait gaji pensiunan, kebijakan kenaikan hanya dapat ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP), bukan peraturan menteri. Hingga saat ini, pemerintah belum menerbitkan PP baru yang mengatur penyesuaian gaji pensiunan PNS.
Regulasi yang masih berlaku adalah PP Nomor 8 Tahun 2025, yang belum mengalami perubahan. Selama belum ada PP baru, maka tidak ada landasan hukum resmi untuk kenaikan atau tambahan gaji pensiunan.
Dengan demikian, pemerintah mengimbau masyarakat, khususnya pensiunan PNS, agar lebih cermat menyikapi informasi yang beredar dan tidak mudah mengaitkan setiap regulasi baru dengan isu kenaikan penghasilan tanpa dasar hukum yang jelas.
Editor : Ichaa Melinda Putri