TRENGGALEK NJENGGELEK-Keluhan terkait PKH BPNT belum cair masih banyak disampaikan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di berbagai daerah. Meski periode penyaluran bantuan sosial sudah berjalan, sebagian penerima mengaku belum menerima saldo bantuan baik untuk Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya dan kekhawatiran di kalangan KPM. Padahal, keterlambatan pencairan bansos tidak selalu berarti bantuan dibatalkan. Ada sejumlah faktor teknis dan administratif yang menjadi penyebab utama bansos PKH dan BPNT belum masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Berdasarkan penjelasan terkini dari kanal informasi bantuan sosial, setidaknya terdapat empat penyebab utama PKH BPNT belum cair hingga hari ini. Berikut penjelasan lengkapnya.
1. Surat Perintah Membayar (SPM) Belum Terbit
Penyebab pertama yang paling sering terjadi adalah SPM atau Surat Perintah Membayar belum diterbitkan. SPM merupakan dokumen resmi yang menjadi dasar bagi bank penyalur untuk mencairkan dana bantuan ke rekening KKS milik KPM.
Jika SPM belum muncul, maka bank penyalur belum memiliki kewenangan untuk menyalurkan saldo bantuan. Status SPM ini dapat dicek melalui sistem oleh operator SIKS-NG di tingkat desa atau kelurahan. Selama SPM belum terbit, bantuan PKH maupun BPNT dipastikan belum bisa dicairkan.
2. Data Penerima Belum Terverifikasi
Faktor kedua penyebab PKH BPNT belum cair adalah data penerima yang belum terverifikasi atau belum sinkron dalam sistem Kemensos. Ketidaksesuaian data ini bisa menyebabkan status KPM menjadi exclude atau gagal salur.
Proses verifikasi data biasanya masih berjalan, terutama pada awal tahap penyaluran. Data penerima harus dipastikan valid, lengkap, dan sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau data terbaru Kemensos. Selama proses ini belum final, bantuan belum dapat disalurkan.
KPM diimbau untuk bersabar dan menunggu hingga status data benar-benar terverifikasi oleh sistem.
3. Proses Transisi Mekanisme Penyaluran
Penyebab ketiga berkaitan dengan transisi mekanisme penyaluran bantuan. Dalam beberapa periode, penyaluran BPNT mengalami peralihan dari PT Pos Indonesia ke KKS bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BSI.
Pada masa transisi ini, pencairan membutuhkan waktu lebih lama karena KPM harus terlebih dahulu menerima kartu KKS baru. Selama proses penggantian kartu dan sinkronisasi data berlangsung, bantuan belum bisa dicairkan.
Kemensos menegaskan bahwa penyaluran akan dilakukan setelah seluruh proses administrasi dan distribusi KKS selesai.
4. Terkena Status Exclude atau Nonaktif
Penyebab terakhir adalah KPM terkena status exclude, baik karena perubahan kondisi ekonomi, ketidaksesuaian data, maupun alasan administratif lainnya. Jika sudah berstatus exclude, bantuan PKH dan BPNT tidak akan disalurkan sebelum dilakukan reaktivasi.
Untuk mengatasi hal ini, KPM diwajibkan melakukan reaktivasi data melalui operator SIKS-NG di desa, kelurahan, atau dinas sosial setempat. Setelah data diaktifkan kembali dan dinyatakan memenuhi syarat, bantuan dapat kembali disalurkan pada tahap berikutnya.
Penyaluran Dilakukan Bertahap
Kemensos mengingatkan bahwa penyaluran bansos PKH dan BPNT dilakukan secara bertahap, tidak serentak di seluruh wilayah. Karena itu, perbedaan waktu pencairan antar daerah merupakan hal yang wajar.
Bagi KPM yang sudah menerima kartu KKS, disarankan tetap menunggu dengan sabar dan memantau informasi resmi dari pemerintah desa atau kanal Kemensos.
Dengan memahami penyebab PKH BPNT belum cair, masyarakat diharapkan tidak mudah panik serta dapat mengambil langkah yang tepat sesuai kondisi masing-masing.
Editor : Ichaa Melinda Putri