JAKARTA - Tanah bergerak Desa Padasari Tegal kembali memicu dampak besar bagi warga Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ratusan rumah dilaporkan tidak lagi layak huni, memaksa ribuan warga meninggalkan permukiman dan bertahan di lokasi pengungsian.
Berdasarkan data sementara pemerintah daerah, tanah bergerak Desa Padasari Tegal telah menyebabkan kerusakan pada sedikitnya 464 rumah warga. Dari jumlah tersebut, 205 rumah mengalami rusak berat, 174 rumah rusak sedang, dan 85 rumah rusak ringan. Kerusakan tersebar di sejumlah RW di wilayah Desa Padasari.
Dampak tanah bergerak Desa Padasari Tegal tidak hanya merusak permukiman warga, tetapi juga mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Sejumlah fasilitas umum ikut terdampak, membuat kondisi desa semakin memprihatinkan.
Ratusan Rumah dan Fasilitas Umum Rusak
Selain rumah warga, bencana tanah bergerak juga merusak berbagai fasilitas publik. Data pemerintah mencatat sedikitnya 21 fasilitas sosial, tujuh tempat ibadah, tujuh fasilitas pendidikan, serta satu fasilitas pemerintahan mengalami kerusakan.
Tidak hanya itu, kerusakan juga terjadi pada tiga titik jalan desa dan kabupaten. Satu bendung irigasi serta satu jembatan desa dilaporkan rusak, sehingga menghambat mobilitas warga dan distribusi bantuan.
Kondisi infrastruktur yang rusak membuat proses evakuasi dan penyaluran logistik menjadi lebih sulit. Petugas gabungan harus bekerja ekstra untuk menjangkau titik-titik pengungsian yang berada di wilayah terdampak.
Ribuan Warga Bertahan di Pengungsian
Imbas bencana tanah bergerak ini, lebih dari 2.000 warga terpaksa mengungsi. Bahkan, menurut Bupati Tegal Isak Maulana Rohman, jumlah pengungsi kini telah mencapai sekitar 3.000 jiwa.
“Kurang lebih ada 500 rumah terdampak, mayoritas rusak berat. Saat ini sekitar 3.000 warga mengungsi,” ujar Isak dalam wawancara.
Warga ditempatkan di sejumlah lokasi pengungsian yang telah disiapkan pemerintah daerah. Di lokasi tersebut, tersedia fasilitas kesehatan, dapur umum, serta ruang kelas darurat bagi anak-anak yang tetap harus mengikuti kegiatan belajar.
Sebagian warga sebelumnya masih bertahan di rumah masing-masing. Namun, aparat gabungan TNI, Polri, dan relawan terus melakukan patroli dan evakuasi, terutama bagi warga yang terisolasi di daerah rawan.
Dipicu Hujan Lebat dan Faktor Geologi
Bupati Tegal menjelaskan bahwa bencana tanah bergerak ini bermula dari hujan lebat yang mengguyur wilayah tersebut pada Senin sore hingga malam. Curah hujan tinggi memicu pergeseran tanah di kawasan yang secara geologis memang rawan.
“Awalnya terjadi hujan lebat, lalu muncul retakan. Keesokan harinya bertambah, sehingga kami langsung memerintahkan warga untuk evakuasi,” jelas Isak.
Ia juga menyebut bahwa bencana serupa pernah terjadi di wilayah tersebut pada tahun 1986 dan 2022. Namun, kejadian tahun 2026 dinilai paling parah dan berdampak luas.
Rencana Relokasi di Lahan Perhutani
Melihat kondisi tanah yang tidak memungkinkan untuk dihuni kembali, pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi dan pusat memutuskan melakukan relokasi warga terdampak.
Saat ini, lokasi relokasi telah ditentukan di lahan milik Perhutani seluas sekitar 10 hektar. Lahan tersebut tengah dikaji oleh tim teknis dari provinsi untuk memastikan keamanannya.
“Kami akan membangun hunian sementara yang nantinya menjadi hunian tetap. Ini untuk keselamatan warga,” tegas Bupati.
Relokasi ini menjadi prioritas mengingat kondisi pengungsian yang bersifat sementara. Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan hunian agar warga tidak terlalu lama tinggal di tenda, terutama menjelang bulan Ramadan.
Distribusi Bantuan dan Penanganan Darurat
Pemerintah Kabupaten Tegal memastikan kebutuhan dasar para pengungsi tetap terpenuhi. Logistik, layanan kesehatan, serta bantuan sosial terus disalurkan melalui koordinasi dengan BNPB, Kemensos, dan pemerintah pusat.
Petugas juga rutin memantau kondisi tanah di lokasi terdampak. Warga diimbau tidak kembali ke rumah yang berada di zona rawan, karena potensi pergerakan tanah susulan masih tinggi akibat curah hujan.
Dengan kerusakan yang masif dan ancaman lanjutan, pemerintah menegaskan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama. Relokasi permanen diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di Desa Padasari.
Editor : Dyah Wulandari