JAKARTA - Skandal Laut Cina Selatan kembali memanas setelah isu kehadiran kapal pengawal pantai China di perairan Malaysia menjadi sorotan di parlemen.
Sejak 2013, kapal China Coast Guard (CCG) dilaporkan terus berada di kawasan yang diklaim Malaysia, memicu perdebatan sengit soal kedaulatan dan ketegasan pemerintah menghadapi dugaan pencerobohan.
Dalam sidang parlemen terbaru, sejumlah anggota dewan mempertanyakan sikap pemerintah yang dinilai terlalu mengandalkan nota diplomatik.
Mereka menilai pendekatan tersebut tidak cukup efektif untuk merespons kehadiran kapal besar milik China yang disebut ukurannya dua kali lebih besar dari kapal Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM).
Isu skandal Laut Cina Selatan ini bukan sekadar polemik politik, tetapi menyangkut wibawa maritim Malaysia di kawasan yang selama ini menjadi titik panas sengketa regional.
Kapal China dan Operasi 24 Jam Malaysia
Pemerintah Malaysia mengakui bahwa kehadiran kapal pengawal pantai China di Laut Cina Selatan telah berlangsung sejak 2013.
Angkatan Tentera Malaysia ditugaskan menjalankan operasi maritim 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, untuk memantau pergerakan kapal CCG serta kapal nelayan asing dari China.
Operasi tersebut juga didukung oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Menteri terkait menegaskan bahwa diplomasi pertahanan tetap menjadi pendekatan utama dalam menghadapi tantangan di Laut Cina Selatan.
Baca Juga: Hari Pers Nasional 2026 Dipusatkan di Banten, Usung Tema Pers Sehat Ekonomi Berdaulat Bangsa Kuat
Namun, sejumlah anggota parlemen mempertanyakan efektivitas strategi tersebut. Mereka menilai, meski nota bantahan telah berkali-kali dikirimkan, kapal China tetap berada di wilayah sengketa.
“Kalau ini bertindih, kita bisa gunakan nota diplomatik. Tapi kalau ini pencerobohan, kita harus ambil tindakan sesuai arena internasional,” ujar salah satu anggota dewan dalam sidang.
Usulan Semprot Air hingga Kapal Rongsok
Dalam perdebatan tersebut, muncul usulan agar Malaysia meniru pendekatan Indonesia yang pernah menggunakan pancutan air (water cannon) untuk mengusir kapal asing. Indonesia disebut beberapa kali mengambil langkah tegas terhadap kapal China di perairannya.
Tak hanya itu, usulan kontroversial juga dilontarkan: menggunakan kapal lama yang sudah tidak berfungsi untuk ditempatkan di lokasi sengketa sebagai simbol kehadiran atau efek gentar.
“Letakkan satu dua kapal. Kalau perlu kapal yang sudah tidak digunakan lagi, supaya keberadaan kita lebih terlihat,” usul seorang anggota parlemen.
Usulan tersebut memicu kritik karena dinilai mencerminkan keputusasaan dan memperlihatkan keterbatasan armada laut Malaysia saat ini.
Kondisi kapal yang disebut sudah uzur dan tak mampu bersaing dengan kapal modern China menjadi sorotan tajam dalam perdebatan itu.
Nelayan Diusir dan Pertanyaan Kedaulatan
Skandal Laut Cina Selatan ini juga berdampak langsung pada nelayan Malaysia. Laporan menyebutkan nelayan dari Bintulu pernah dihalau dari wilayah yang mereka anggap sebagai perairan nasional, dengan alasan kawasan tersebut bukan milik Malaysia.
Hal ini semakin memperkuat desakan agar pemerintah bersikap lebih tegas. Sebab, jika dianggap sebagai pencerobohan, maka respons negara seharusnya berbeda dibanding sekadar sengketa bertindih klaim.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa Malaysia tetap berpegang pada prinsip negara berkecuali dan menjaga hubungan diplomatik yang baik dengan China. Diplomasi dinilai masih berfungsi sebagai saluran penyelesaian konflik.
Harapan pada Proyek LCS
Dalam menjawab kritik soal lemahnya armada laut, pemerintah menyinggung proyek Littoral Combat Ship (LCS) yang tengah disiapkan.
Kapal tempur tersebut digadang-gadang akan meningkatkan kemampuan pertahanan maritim Malaysia dan memperkuat posisi di Laut Cina Selatan.
Selain LCS, Malaysia juga disebut tengah memproses pembangunan kapal misi pesisir (LMS) generasi baru di Turki guna menambah aset pertahanan laut.
“Kalau LCS siap, isu ini bisa diselesaikan dengan lebih baik,” ujar perwakilan pemerintah di parlemen.
Namun, skeptisisme tetap muncul. Proyek LCS sebelumnya sempat tersandung polemik dan keterlambatan, sehingga publik mempertanyakan kapan kekuatan maritim Malaysia benar-benar siap menghadapi tantangan di kawasan sengketa.
Diplomasi atau Ketegasan?
Di tengah memanasnya skandal Laut Cina Selatan, pemerintah Malaysia menegaskan komitmen untuk berbaik dengan semua negara, kecuali Israel.
Kapal dari berbagai negara tetap diizinkan berlabuh di pelabuhan Malaysia sebagai bagian dari kebijakan terbuka.
Namun, perdebatan di parlemen menunjukkan dilema besar: antara menjaga stabilitas diplomatik dengan China atau menunjukkan ketegasan demi menjaga kedaulatan wilayah.
Skandal Laut Cina Selatan kini menjadi cermin tantangan pertahanan maritim Malaysia. Apakah strategi diplomasi cukup kuat menghadapi tekanan geopolitik kawasan? Atau diperlukan langkah lebih tegas agar kedaulatan tak sekadar bertahan lewat nota bantahan?
Pertanyaan itu kini menggema, bukan hanya di ruang sidang, tetapi juga di tengah publik yang menanti kepastian arah kebijakan negaranya. (*)
Editor : Adinda Putri Sefiana