TEGAL – Bencana tanah gerak Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, terus meluas dalam sepekan terakhir dan menimbulkan dampak serius bagi kehidupan warga. Hingga Jumat, tercatat sebanyak 494 rumah warga rusak akibat pergeseran tanah yang terjadi di tiga pedukuhan, yakni Padasari, Tigasari, dan Padareka. Sebagian besar rumah mengalami kerusakan berat sehingga tidak lagi layak huni.
Akibat kondisi tersebut, ratusan warga terpaksa mengungsi demi keselamatan. Selain merusak permukiman, tanah gerak Kabupaten Tegal juga berdampak pada sejumlah fasilitas umum, mulai dari bangunan sekolah, infrastruktur jalan desa, hingga bendungan irigasi yang selama ini menjadi penopang aktivitas pertanian warga.
“Orang takut, mau lari ke mana. Rumah rusak, tanah terus bergerak,” ungkap salah seorang warga dengan nada cemas, menggambarkan kondisi psikologis masyarakat yang terdampak bencana ini.
Hampir 500 Rumah Terdampak di 18 RT
Data sementara menunjukkan, total hampir 500 rumah terdampak tersebar di sekitar 18 RT. Beberapa wilayah bahkan sempat terisolir karena pergeseran tanah memutus akses jalan utama. Kondisi ini membuat proses evakuasi dan distribusi bantuan sempat mengalami kendala.
Pemerintah daerah bersama aparat gabungan akhirnya mengambil langkah tegas dengan mengungsikan warga yang rumahnya berada di zona paling rawan. Meski demikian, tidak sedikit warga yang awalnya enggan mengungsi karena khawatir meninggalkan harta benda mereka.
“Awalnya memang ada yang tidak mau diungsikan, tapi karena pergerakan tanah makin parah, akhirnya mau tidak mau harus dievakuasi,” kata petugas di lapangan.
Wapres Gibran Tinjau Lokasi Tanah Gerak
Perhatian pemerintah pusat terhadap tanah gerak Kabupaten Tegal ditunjukkan dengan kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang turun langsung ke lokasi bencana pada Jumat siang. Dalam kunjungannya, Wapres meninjau area permukiman yang rusak dan menyempatkan diri berdialog dengan para pengungsi.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan harapan agar pemerintah segera melakukan relokasi ke tempat yang lebih aman. Mereka mengaku tidak lagi merasa tenang untuk kembali ke rumah karena pergerakan tanah masih berpotensi terjadi.
Menanggapi aspirasi warga, Wapres Gibran langsung menginstruksikan percepatan langkah penanganan bencana, termasuk koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait.
“Kita bersama-sama dengan seluruh unsur pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk menyelamatkan rakyat,” ujar Wapres dalam pernyataannya di lokasi pengungsian.
Relokasi Jadi Opsi Utama Penanganan
Pemerintah Kabupaten Tegal menilai relokasi menjadi opsi paling realistis dalam penanganan tanah gerak Kabupaten Tegal, mengingat tingkat kerusakan yang sudah cukup parah dan risiko keselamatan warga jika tetap bertahan di lokasi lama.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Tegal telah mengajukan permohonan izin pemanfaatan lahan milik Perhutani seluas sekitar 5 hektare yang berada di Desa Capar. Lahan tersebut direncanakan akan digunakan sebagai lokasi hunian sementara bagi warga terdampak.
“Permohonan sudah diajukan. Lahan ini akan dimanfaatkan sebagai tempat tinggal sementara sambil menunggu solusi jangka panjang,” ujar pejabat setempat.
Menunggu Kajian Teknis Geologi
Meski relokasi sudah direncanakan, pemerintah memastikan bahwa lokasi hunian sementara tetap harus melalui kajian teknis, terutama dari sisi geologi. Hal ini penting untuk memastikan warga tidak kembali ditempatkan di kawasan yang berisiko mengalami bencana serupa.
Tim teknis dari instansi terkait akan melakukan analisis kondisi tanah, stabilitas lereng, serta potensi pergerakan tanah di lokasi calon relokasi. Pemerintah berjanji, aspek keselamatan menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil.
Dengan keterlibatan langsung pemerintah pusat dan daerah, warga berharap penanganan tanah gerak Kabupaten Tegal dapat berjalan cepat dan tepat sasaran. Mereka berharap segera mendapatkan kepastian tempat tinggal yang aman agar bisa kembali menjalani kehidupan secara normal.
Editor : Natasha Eka Safrina