JAKARTA – Polemik soal sistem jaminan kesehatan nasional kembali mencuat setelah mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari melontarkan kritik tajam terhadap BPJS Kesehatan, WHO, hingga vaksin COVID-19. Dalam sebuah wawancara podcast, Siti Fadilah menyebut BPJS bukan program asli Indonesia, melainkan bagian dari skema global yang dinilainya tidak sepenuhnya berpihak pada rakyat.
Isu BPJS dan sistem asuransi kesehatan menjadi sorotan utama. Siti Fadilah menegaskan, sejak awal ia menolak konsep asuransi sosial yang menjadi dasar pembentukan BPJS. Menurutnya, kesehatan adalah tanggung jawab negara, bukan dibebankan kepada rakyat melalui premi.
“BPJS itu memang sebetulnya bukan program asli. Itu program global,” ujarnya.
Kritik Sistem BPJS dan PBI
Siti Fadilah menjelaskan, sebelum era BPJS, pemerintah menjalankan program Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat). Program tersebut, kata dia, dibiayai langsung dari APBN dan dikelola Kementerian Kesehatan.
Pada 2005, ia mengklaim mengelola 76 juta rakyat miskin dengan skema pembiayaan sekitar Rp5.000 per orang per bulan. Layanan yang diberikan mencakup pengobatan gratis kelas III di rumah sakit pemerintah, termasuk operasi besar dan cuci darah.
Menurutnya, konsep tersebut lebih transparan karena dana langsung dibayarkan dari kas negara ke rumah sakit berdasarkan klaim yang diverifikasi auditor independen. Ia menilai, sistem BPJS saat ini rawan masalah tata kelola dan keterlambatan pembayaran klaim.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung persoalan data penerima bantuan iuran (PBI) yang kerap tidak tepat sasaran. Ia menyarankan agar daftar penerima bantuan diumumkan secara terbuka di tingkat kelurahan agar masyarakat bisa ikut mengawasi.
Tuduhan Rekayasa Pandemi COVID-19
Dalam pernyataan yang lebih kontroversial, Siti Fadilah menyebut pandemi COVID-19 bukanlah pandemi “alami”. Ia menduga ada peran aktor non-negara global dalam peristiwa tersebut.
Ia bahkan menyinggung nama Bill Gates sebagai salah satu aktor nonstate actors yang menurutnya berperan dalam kebijakan kesehatan global. Klaim tersebut sejalan dengan kritiknya terhadap pengaruh organisasi internasional seperti World Health Organization (WHO).
Menurut Siti Fadilah, kebijakan global kerap dipaksakan kepada negara-negara berkembang tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional. Ia mencontohkan pengalaman Indonesia saat menghadapi flu burung, ketika pemerintah diminta mengirimkan sampel virus ke WHO.
“Saya berhenti kirim virus karena kami diminta beli vaksin. Saya pilih bikin sendiri,” katanya.
Ia juga mempertanyakan efektivitas vaksin mRNA COVID-19 dan menyebut ada laporan peningkatan kasus kematian mendadak di sejumlah negara, meski pernyataan tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan ilmiah global.
Soroti Uji Coba Vaksin dan Nyamuk Wolbachia
Selain COVID-19, Siti Fadilah turut menyinggung uji coba vaksin TBC M72 serta program penyebaran nyamuk ber-Wolbachia untuk pengendalian demam berdarah. Ia menilai setiap uji coba kesehatan harus transparan dan melibatkan persetujuan masyarakat.
Menurutnya, angka kematian demam berdarah relatif rendah sehingga pendekatan 3M (menguras, menutup, mengubur) tetap relevan dan lebih aman dibanding rekayasa biologis.
Evaluasi untuk Pemerintah
Siti Fadilah berharap pemerintahan saat ini, termasuk Presiden Prabowo Subianto, mengevaluasi kembali sistem jaminan kesehatan nasional. Ia menekankan bahwa kesehatan adalah bagian dari kedaulatan negara.
“Kesehatan adalah ketahanan nasional di depan mata. Kalau rakyat sakit dan tak bisa berobat, bangsa ini lemah,” tegasnya.
Ia meyakini anggaran ratusan triliun rupiah sebenarnya cukup untuk menjamin layanan kesehatan gratis kelas III bagi seluruh rakyat, asalkan dikelola secara transparan dan efisien.
Di akhir wawancara, Siti Fadilah mengingatkan pentingnya menjaga pola hidup sehat: olahraga teratur, tidur cukup, konsumsi makanan seimbang, serta mengelola stres. Ia menilai ketakutan berlebihan justru bisa memperburuk kondisi kesehatan masyarakat.
Pernyataan Siti Fadilah ini kembali memantik diskursus publik mengenai arah kebijakan BPJS, kedaulatan kesehatan nasional, hingga peran organisasi global dalam sistem kesehatan Indonesia.
Editor : Divka Vance Yandriana