JAKARTA - Pidato Prabowo di AS menjadi sorotan setelah Presiden RI itu secara terbuka mengakui berbagai kelemahan dalam tata kelola pemerintahan, sekaligus memaparkan langkah tegas menutup 1.000 tambang ilegal dan membangun 10 universitas baru berbasis STEM. Dalam forum bersama para petinggi korporasi Amerika Serikat, Prabowo menegaskan komitmen mempercepat reformasi birokrasi dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
Dalam pidato Prabowo di AS tersebut, ia menyebut keberanian mengakui kelemahan sebagai langkah awal pembenahan. Pemerintah, kata dia, sadar akan kekurangan yang ada dan bertekad memperbaiki tata kelola agar lebih efisien, rasional, serta pragmatis dalam menyelesaikan masalah.
Pidato Prabowo di AS juga menekankan pentingnya kecepatan dalam pengambilan keputusan. Menurutnya, di era modern, kecepatan menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat kemajuan bangsa.
Bangun 10 Universitas Baru Berbasis STEM
Salah satu agenda besar yang diungkap adalah pembangunan 10 universitas baru yang fokus pada bidang STEM (science, technology, engineering, mathematics) dan kedokteran. Langkah ini diambil untuk menjawab kekurangan tenaga medis di Indonesia.
Prabowo mengungkapkan Indonesia masih kekurangan sekitar 140 ribu dokter, sementara setiap tahun hanya meluluskan sekitar 10 ribu dokter. Dengan kondisi tersebut, diperlukan terobosan agar kesenjangan bisa ditutup lebih cepat.
Selain membangun kampus baru, pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri. Prabowo mengaku telah berdiskusi dengan sejumlah universitas ternama di Inggris seperti University of Oxford, University of Cambridge, Imperial College London, King's College London, serta University College London. Sejumlah institusi tersebut disebut tertarik menjajaki kolaborasi pendidikan di Indonesia.
Kerja sama serupa juga ditawarkan kepada institusi pendidikan Amerika Serikat, terutama di bidang kesehatan. Pemerintah membuka sektor pendidikan lebih luas bagi kolaborasi internasional guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Bereskan Tambang Ilegal dan Perkuat Penegakan Hukum
Tak hanya soal pendidikan, Prabowo juga menegaskan langkah tegas terhadap praktik ilegal. Ia mengungkap telah menutup 1.000 tambang ilegal yang beroperasi di kawasan hutan lindung. Selain itu, pemerintah menyita sekitar 4 juta hektare lahan dari korporasi yang melanggar aturan dan beroperasi di luar konsesi yang diizinkan.
Penertiban tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kepastian hukum dan menciptakan stabilitas sosial serta politik. Pemerintah juga menyatakan perang terhadap korupsi, penyelundupan, perdagangan manusia, penambangan ilegal, perikanan ilegal, dan pembalakan liar.
Menurutnya, kepastian hukum dan tata kelola yang bersih akan menciptakan iklim usaha yang sehat dan menarik bagi investor asing.
Respons Keluhan Korporasi AS
Dalam forum tersebut, Prabowo mengaku menerima masukan langsung dari sejumlah korporasi Amerika yang mengeluhkan lambatnya penyelesaian masalah birokrasi. Ia memastikan hambatan administratif akan ditangani cepat.
Salah satu perusahaan yang disebut beroperasi di Indonesia adalah General Electric yang memproduksi peralatan medis. Pemerintah berjanji mendukung peningkatan produksi dan menyelesaikan kendala birokrasi yang sempat terjadi.
Prabowo juga menegaskan pengalamannya sebagai pelaku bisnis internasional, termasuk di Kazakhstan dan Azerbaijan, membuatnya memahami kekhawatiran investor asing. Ia memastikan pemerintah Indonesia menghormati kontrak dan perjanjian serta melindungi tamu dan mitra asing sesuai tradisi bangsa.
Perkuat Hubungan Indonesia–AS
Menutup pidatonya, Prabowo menegaskan pentingnya hubungan Indonesia–Amerika Serikat. Ia menyebut AS sebagai mitra kuat dan sahabat lama bagi negara-negara Asia Tenggara.
Komitmen memperbaiki tata kelola, mempercepat birokrasi, memperkuat pendidikan STEM, hingga menindak tambang ilegal menjadi pesan utama dalam pidato tersebut. Pemerintah berharap langkah-langkah konkret itu mampu meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih cepat dan berkelanjutan.
Editor : Novica Satya Nadianti