JAKARTA - Polemik dugaan ijazah Jokowi kembali memanas. Isu restorative justice hingga perdebatan soal keaslian dokumen pendidikan Presiden ketujuh RI, Joko Widodo, menjadi sorotan publik. Tim RRT dan pihak kuasa hukum sama-sama menyampaikan pandangan berbeda terkait kelanjutan proses hukum yang kini tengah berjalan.
Dalam pernyataannya, pihak RRT menegaskan bahwa permintaan maaf adalah ranah pribadi dan tidak serta-merta menghentikan proses hukum. Sementara itu, Joko Widodo disebut tetap menginginkan agar proses hukum terus berjalan sesuai prosedur yang berlaku.
Isu ijazah Jokowi kembali mengemuka setelah muncul klaim adanya beberapa spesimen dokumen yang berbeda. Perdebatan tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga melebar ke ranah politik dan penelitian ilmiah yang diklaim sedang dilakukan oleh tim tertentu.
Restorative Justice dan Asas Kemanusiaan
Pihak RRT menyebut bahwa dalam KUHP baru, pendekatan restorative justice lebih mengedepankan asas kemanusiaan. Berbeda dengan KUHAP lama yang menitikberatkan pada siapa yang salah harus dihukum, aturan baru disebut memberi ruang penyelesaian berbasis kemanusiaan.
Namun, mereka membantah tudingan bahwa tim RRT yang meminta penghentian perkara. Justru, menurut pengakuan mereka, ada pihak yang mengajak untuk menempuh jalur damai melalui restorative justice. Bahkan disebutkan pertemuan terjadi di Polda Metro Jaya dengan sejumlah saksi.
Di sisi lain, kuasa hukum menegaskan bahwa memaafkan adalah sikap personal, tetapi proses hukum tetap harus berjalan. Menurut mereka, pembuktian di pengadilan menjadi kunci untuk menjawab tudingan apakah benar terjadi fitnah atau ada persoalan pada dokumen ijazah Jokowi.
Klaim Enam Spesimen Berbeda
Salah satu poin krusial yang disampaikan adalah adanya enam spesimen ijazah yang diklaim berbeda satu sama lain. Versi pertama disebut muncul pada 24 Oktober 2022. Versi berikutnya muncul pada April 2025 oleh kader partai politik.
Kemudian pada 22 Mei 2025, dokumen lain dipresentasikan oleh pihak Bareskrim. Dalam tayangan tersebut, disebutkan adanya perbedaan tampilan antara dokumen yang diposting dan yang ditampilkan dalam slide resmi.
Selain itu, muncul pula dokumen dari KPU pusat yang kembali disebut berbeda. Jika ditotal, klaim tersebut menyebut sedikitnya enam versi berbeda yang beredar di publik. Bahkan disebut masih ada versi lain yang digunakan saat pencalonan wali kota dan gubernur.
Menurut pihak yang mengkaji, penelitian terhadap dokumen itu disebut sebagai ongoing research atau penelitian yang terus berjalan. Mereka menegaskan bahwa kajian dilakukan dalam domain ilmiah, terpisah dari ranah hukum dan politik.
Bukti Jadi Penentu
Kuasa hukum menekankan bahwa dalam hukum pidana, bukti adalah segalanya. Mereka mengutip adagium bahwa fakta lebih kuat dibanding opini. Oleh karena itu, proses hukum dinilai penting untuk memberikan kepastian.
Disebutkan bahwa dalam perkara ini terdapat lebih dari 700 bukti pendukung, puluhan saksi ahli, serta ratusan saksi lainnya. Dengan jumlah tersebut, mereka menilai tidak mungkin penetapan tersangka dilakukan tanpa alat bukti yang cukup.
Proses hukum saat ini telah melewati tahap penyelidikan dan penyidikan. Meski ada pihak yang telah berdamai dan mendapat SP3, kuasa hukum menegaskan bahwa keputusan tersebut berada di tangan aparat penegak hukum, bukan intervensi pihak tertentu.
Menunggu Kepastian di Pengadilan
Perdebatan mengenai ijazah Jokowi kini berada di titik krusial. Apakah jalur restorative justice akan ditempuh atau proses hukum berlanjut hingga persidangan, publik masih menunggu kepastian.
Yang jelas, kedua belah pihak sepakat bahwa hukum harus berjalan sesuai prosedur. Di tengah dinamika politik dan opini publik, pembuktian di pengadilan dinilai menjadi jalan paling objektif untuk menjawab polemik yang telah berlangsung berbulan-bulan ini.
Dengan sorotan luas dan atensi masyarakat yang tinggi, kasus ijazah Jokowi berpotensi terus menjadi isu besar hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap.
Editor : Novica Satya Nadianti