PURWOREJO – Menteri Koperasi Republik Indonesia Feri Juliantono meninjau langsung operasional Kopdes Merah Putih di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Sabtu sore. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya percepatan target pembangunan 30.000 Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia pada tahun ini.
Dalam peninjauan di Desa Dukuhrejo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Feri Juliantono didampingi Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko. Pemerintah ingin memastikan Kopdes Merah Putih benar-benar siap menjadi motor penggerak ekonomi desa.
Feri Juliantono menyebut, secara fisik dan elemen pendukung, Kopdes Merah Putih di Dukuhrejo telah berjalan baik. Fasilitas bangunan, unit usaha, hingga tata kelola dinilai cukup lengkap untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Sinergi Kementerian Dorong Keanggotaan
Dalam kunjungan tersebut, Kementerian Koperasi bersama Kementerian Sosial dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan telah menandatangani kerja sama strategis. Salah satu poin pentingnya adalah mendorong penerima manfaat program sosial untuk menjadi anggota Kopdes Merah Putih.
“Kami sudah melaksanakan penandatanganan kerja sama. Setiap penerima manfaat di lingkungan Kementerian Sosial kita dorong menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Feri.
Langkah ini diharapkan tidak hanya memperluas basis keanggotaan koperasi, tetapi juga memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat melalui sisa hasil usaha (SHU). Dengan menjadi anggota aktif, warga desa memiliki peluang mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar.
Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikelola Kementerian Sosial juga menjadi salah satu sasaran utama. Penerima manfaat PKH didorong untuk tidak sekadar menjadi anggota pasif, tetapi terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
Wadah Pemasaran Produk Lokal
Selain memperkuat keanggotaan, Kopdes Merah Putih juga diharapkan menjadi wadah pemasaran produk lokal desa. Pemerintah mendorong penerima bantuan sosial agar mampu menjual hasil produksi mereka melalui koperasi.
Baca Juga: Prabowo Tiba di AS, Siap Teken Tarif Trump 19 Persen dan Hadiri Dewan Perdamaian Gaza
Model ini diyakini dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarga penerima manfaat. Produk-produk lokal seperti hasil pertanian, olahan pangan, hingga kerajinan dapat dipasarkan secara lebih terstruktur melalui koperasi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, pihaknya mendapat tugas khusus untuk memastikan penerima manfaat bantuan sosial terintegrasi dengan Kopdes Merah Putih.
“Kami ditugaskan mendorong agar penerima manfaat bantuan menjadi anggota Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih,” ujarnya.
Dengan skema tersebut, pemerintah berharap terjadi transformasi dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi yang lebih mandiri.
Target 30.000 Kopdes dan Tantangan Lahan
Pemerintah menargetkan 30.000 Kopdes Merah Putih selesai dibangun tahun ini. Target ambisius ini menjadi bagian dari strategi nasional memperkuat ekonomi di level desa sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga: Fantastis ! 6 Kamar Hotel Termahal di Dunia 2026, Tarifnya Tembus Rp1,49 Miliar per Malam
Terkait sejumlah kendala di lapangan, seperti keterbatasan lahan dan persoalan teknis lainnya, Feri memastikan Kementerian Koperasi akan mencarikan solusi terbaik bersama pemerintah daerah.
Dukungan pemerintah kabupaten dan desa dinilai krusial untuk menjamin keberlanjutan operasional koperasi. Sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah menjadi kunci agar Kopdes Merah Putih tidak hanya berdiri secara fisik, tetapi juga berfungsi optimal.
Dengan kolaborasi Kementerian Koperasi, Kementerian Sosial, dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Kopdes Merah Putih diharapkan mampu menjadi instrumen nyata pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi desa.
Baca Juga: Superflu 2026 Terdeteksi di Indonesia, Ini Daftar Penyakit yang Mengancam Selain Superflu.
Ke depan, efektivitas program ini akan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat sebagai anggota, kualitas tata kelola koperasi, serta dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat dan daerah.
Editor : Dyah Wulandari