SAMARINDA – Gejolak politik di Kalimantan Timur (Kaltim) mencapai puncaknya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur secara resmi merespons tuntutan publik dengan menggulirkan hak angket Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Langkah konstitusional ini diambil menyusul mencuatnya polemik anggaran fantastis untuk renovasi rumah jabatan dan sejumlah fasilitas kedinasan yang dinilai melukai rasa keadilan masyarakat.
Aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Kaltim pada Senin (4/5/2026) di depan kantor DPRD Kaltim menjadi pemantik utama. Massa menuntut transparansi dan pertanggungjawaban atas kebijakan anggaran renovasi rumah jabatan kepala daerah yang nilainya mencapai angka miliaran rupiah. Merespons tekanan tersebut, mayoritas fraksi di Karang Paci—sebutan markas DPRD Kaltim—sepakat untuk membawa usulan ini ke sidang paripurna.
Polemik Kursi Pijat dan Anggaran Laundry Ratusan Juta
Berdasarkan data yang dihimpun dari laman resmi pemerintah provinsi, total anggaran renovasi rumah jabatan Gubernur Kaltim mencapai Rp12 miliar. Publik dibuat terperangah dengan rincian di dalamnya, termasuk pembelian dua unit kursi pijat senilai Rp125 juta dan pengadaan akuarium air laut. Tidak berhenti di situ, renovasi rumah jabatan wakil gubernur juga menelan biaya Rp4,9 miliar, serta renovasi kantor gubernur sebesar Rp8,2 miliar yang mencakup anggaran laundry sebesar Rp450 juta.
Mencuatnya angka-angka ini memicu gelombang kritik di media sosial. Banyak pihak menilai penganggaran tersebut sangat tidak etis di tengah upaya efisiensi anggaran daerah. Inilah yang kemudian mendasari desakan kuat agar dilakukan penyelidikan melalui hak angket Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.
Dukungan Mayoritas Fraksi Tanpa Golkar
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengonfirmasi bahwa usulan hak angket tersebut telah diterima dan akan dijadwalkan melalui Badan Musyawarah (Bamus). "Hak angket sudah kita terima yang diusulkan oleh enam fraksi. Ini akan kita masukkan ke dalam paripurna," tegas Hasanuddin.
Menariknya, usulan ini didukung oleh 21 anggota DPRD dari lintas fraksi, mulai dari Gerindra, Demokrat, PPP, PKS, PAN, Nasdem, PDI-P, hingga PKB. Satu-satunya fraksi yang tidak memberikan tanda tangan dukungan adalah Fraksi Golkar. Hal ini menjadi sorotan tajam mengingat Gubernur Rudy Mas’ud merupakan kader partai beringin, dan Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud adalah saudara kandung dari sang Gubernur sendiri.
Analisis Peluang Lolosnya Hak Angket
Meski usulan telah masuk, jalan menuju pembentukan Panitia Khusus (Pansus) angket masih terjal. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai kunci utama ada pada konstelasi jumlah kursi. Sesuai aturan, sidang paripurna harus dihadiri minimal 3/4 dari total anggota dewan untuk mencapai kuorum.
"Jika 15 anggota Fraksi Golkar tidak hadir, maka syarat kuorum 3/4 atau 42 kursi tidak akan terpenuhi. Ini akan menguji kedewasaan partai politik di hadapan publik Kalimantan Timur," ujar Adi Prayitno dalam sebuah diskusi daring.
Di sisi lain, anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PKS, Subandi, menegaskan bahwa penggunaan hak angket bukan bertujuan untuk pemakzulan, melainkan menjalankan fungsi check and balances. Ia mengakui adanya kelemahan dalam pengawasan anggaran pada tahap awal pembahasan, yang seringkali terlewat hingga ke rincian satuan terkecil.
Permohonan Maaf Gubernur Rudy Mas’ud
Menanggapi kegaduhan yang terjadi, Gubernur Rudy Mas’ud akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Ia berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rencana renovasi tersebut. "Sebagai bentuk menjaga kepercayaan publik, saya akan menanggung secara pribadi biaya untuk fasilitas yang berada di luar fungsi kedinasan," ungkap Rudy.
Ia juga berkomitmen untuk meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural di pemerintahan provinsi guna menghindari konflik kepentingan. Kendati demikian, proses politik di DPRD tetap berjalan sebagai bentuk tanggung jawab lembaga legislatif terhadap aspirasi konstituen yang menuntut transparansi total.
Editor : Vicky Permana Saputra