JAKARTA – Dinamika politik di lingkaran Istana kembali memanas pasca pelantikan sejumlah pejabat baru dalam rombakan kabinet terbaru. Salah satu langkah yang paling menyita perhatian adalah keputusan Presiden Prabowo redam gejolak buruh dengan menarik tokoh senior perburuhan, Jumhur Hidayat, ke dalam barisan pemerintahan. Penunjukan ini dibaca oleh banyak pihak sebagai upaya taktis untuk menjaga stabilitas nasional, terutama menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day.
Langkah Prabowo redam gejolak buruh ini terungkap melalui diskusi mendalam dalam program Bocor Alus Politik. Diketahui bahwa nama Jumhur Hidayat, yang merupakan pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), sebenarnya sudah masuk dalam radar calon menteri sejak awal pembentukan kabinet satu setengah tahun lalu. Namun, momentum pelantikannya sebagai Menteri Lingkungan Hidup kali ini dinilai sangat kental dengan nuansa pengamanan stabilitas politik dari potensi demonstrasi besar-besaran.
Upaya Prabowo redam gejolak buruh melalui jalur akomodasi politik ini menjadi sinyal bahwa pemerintah sangat mewaspadai gerakan massa di tengah situasi ekonomi yang menantang. Dengan dolar yang merangkak naik dan daya beli masyarakat yang tertekan, Istana tampaknya enggan mengambil risiko adanya "penunggang" di balik aksi unjuk rasa buruh yang bisa memicu kerusuhan lebih luas.
Video Call Rahasia dan Syarat Sayid Iqbal
Informasi yang dihimpun menyebutkan adanya komunikasi intensif sebelum pelantikan terjadi. Bahkan, dilaporkan sempat terjadi video call antara Presiden dengan Jumhur Hidayat melalui perantara ajudan setianya. Komunikasi ini membicarakan rencana aksi May Day yang awalnya akan digelar secara besar-besaran oleh berbagai elemen serikat pekerja di Gelora Bung Karno (GBK) dan gedung DPR RI.
Selain merangkul Jumhur, Istana juga menjalin komunikasi dengan pimpinan serikat buruh lainnya, termasuk Sayid Iqbal dari KSPI. Dalam sebuah pertemuan di kawasan Senayan, pihak pemerintah menyampaikan kekhawatiran mengenai adanya potensi penyusupan dalam demonstrasi yang direncanakan. Menanggapi hal tersebut, kelompok buruh mengajukan syarat-syarat tertentu agar aspirasi mereka tetap terakomodasi tanpa harus melalui mekanisme unjuk rasa yang berisiko tinggi.
Akomodasi Politik: Bagi-Bagi Kue Kekuasaan?
Keputusan memasukkan representasi buruh ke kabinet ini tidak lepas dari kritik. Beberapa analis menilai bahwa Prabowo menggunakan "resep" lama dalam menangani persoalan sosial, yakni dengan memberikan kursi kekuasaan kepada kelompok yang berpotensi melontarkan protes. Alih-alih memperbaiki akar persoalan ekonomi secara struktural, langkah ini dianggap lebih sebagai upaya peredaman suara kritis melalui jalur birokrasi.
Jumhur Hidayat sendiri bukanlah orang baru di dunia aktivisme dan birokrasi. Meskipun sempat berurusan dengan hukum di era pemerintahan sebelumnya terkait Undang-Undang Cipta Kerja, kedekatannya dengan Prabowo sudah terjalin sejak lama. Nama Jumhur kabarnya juga muncul kembali atas rekomendasi tokoh-tokoh seperti Rocky Gerung dan Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, dalam diskusi-diskusi strategis di Istana.
Tantangan di Pos Baru dan Rivalitas Lingkaran Dalam
Menariknya, Jumhur ditempatkan di posisi Menteri Lingkungan Hidup, sebuah pos yang awalnya tidak diprediksi banyak orang. Penunjukan ini diyakini akan bersinggungan dengan Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Safrie Syamsuddin. Ada nuansa persaingan pengaruh di antara orang-orang terdekat Presiden dalam mengelola sektor strategis ini.
Dengan masuknya tokoh buruh ke dalam kabinet, pemerintah berharap peringatan May Day tahun ini dapat berlangsung kondusif. Namun, tantangan sesungguhnya bagi Jumhur adalah membuktikan bahwa kehadirannya di pemerintahan benar-benar membawa perubahan bagi nasib jutaan pekerja di Indonesia, bukan sekadar menjadi alat peredam suara di tengah badai ekonomi yang belum mereda.
Editor : Vicky Permana Saputra