JAKARTA - Kontroversi penilaian juri dalam ajang LCC Empat Pilar MPR RI Region Kalimantan Barat (Kalbar) mendadak viral di media sosial. Polemik tersebut memicu sorotan publik setelah sejumlah peserta dan pihak sekolah memprotes keputusan dewan juri yang dinilai tidak objektif saat perlombaan berlangsung.
Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratma, akhirnya buka suara terkait kisruh lomba cerdas cermat tersebut. Ia menegaskan bahwa MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan LCC Empat Pilar MPR RI, khususnya pada aspek teknis hingga mekanisme penyelesaian protes peserta.
Kontroversi LCC Empat Pilar MPR RI ini menjadi perhatian luas karena dianggap menyangkut citra lembaga negara. Akbar menilai kejadian serupa tidak boleh kembali terulang pada pelaksanaan lomba berikutnya.
“Kami melihat lomba cerdas cermat ini perlu dievaluasi. Jangan ada lagi kejadian seperti ini,” ujar Akbar pada Senin (11/5/2026).
Ia menjelaskan evaluasi akan dilakukan terhadap sistem tata suara, prosedur penilaian, hingga mekanisme keberatan apabila ada peserta yang merasa dirugikan oleh keputusan dewan juri.
Dalam keterangannya, Akbar juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh peserta atas polemik yang terjadi dalam perlombaan tersebut.
Menurutnya, ada kelalaian dari dewan juri yang menyebabkan munculnya protes dari peserta maupun pihak sekolah. “Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini,” katanya.
Meski demikian, hasil akhir perlombaan dipastikan tidak berubah. Tim dari SMAN 1 Sambas tetap dinyatakan sebagai juara dan akan mewakili Provinsi Kalimantan Barat pada kompetisi tingkat nasional.
Keputusan tersebut justru semakin memicu perdebatan di media sosial. Banyak warganet mempertanyakan objektivitas penilaian serta transparansi dewan juri dalam menentukan pemenang.
Polemik semakin ramai setelah akun Instagram resmi SMAN 1 Pontianak mengunggah pernyataan keberatan terhadap keputusan dewan juri.
Dalam unggahan tersebut, pihak sekolah menilai juri beberapa kali tidak fokus ketika mendengarkan jawaban peserta saat sesi perlombaan berlangsung. Kondisi itu disebut memengaruhi hasil penilaian yang diberikan kepada peserta.
Tak hanya itu, pihak sekolah juga menyoroti sikap dewan juri ketika menerima protes dari peserta. Dewan juri dianggap tidak memberikan klarifikasi secara terbuka terhadap keberatan yang diajukan.
Menurut pihak sekolah, juri seharusnya melakukan konfirmasi ulang sebelum mengambil keputusan final agar tidak menimbulkan kesan keberpihakan.
“Dewan juri dianggap tidak objektif ketika ada protes karena tidak mengonfirmasi atau mengklarifikasi terlebih dahulu,” tulis pihak sekolah dalam unggahan tersebut.
Selain dewan juri, pembawa acara dalam perlombaan itu juga ikut menjadi sorotan publik. Hal tersebut terjadi setelah MC dinilai memperkuat posisi dewan juri dengan menyebut para juri tidak mungkin salah karena memiliki kompetensi dalam penilaian.
Pernyataan itu dianggap sebagian peserta sebagai bentuk relasi kuasa yang justru memperkeruh suasana kompetisi. Sejumlah warganet menilai komentar tersebut tidak semestinya disampaikan ketika terjadi protes dalam sebuah perlombaan akademik.
Kontroversi ini pun memunculkan diskusi luas mengenai pentingnya profesionalisme dewan juri dalam lomba pendidikan. Banyak pihak berharap evaluasi yang dijanjikan MPR RI benar-benar dilakukan agar kepercayaan peserta terhadap kompetisi nasional tetap terjaga.
Pengamat pendidikan menilai polemik LCC Empat Pilar MPR RI dapat menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem perlombaan ke depan. Transparansi penilaian dan prosedur keberatan peserta dinilai harus dibuat lebih jelas agar tidak memunculkan konflik serupa.
Selain itu, penggunaan perangkat teknis seperti tata suara juga harus dipastikan berjalan optimal. Sebab, kesalahan teknis sekecil apa pun dapat memengaruhi konsentrasi peserta dan akurasi penilaian juri.
Kini publik menunggu langkah konkret MPR RI dalam menindaklanjuti kontroversi tersebut. Apalagi, LCC Empat Pilar MPR RI selama ini dikenal sebagai ajang edukatif yang bertujuan menanamkan nilai kebangsaan kepada generasi muda.
Dengan evaluasi menyeluruh, diharapkan pelaksanaan lomba mendatang dapat berlangsung lebih profesional, transparan, dan bebas dari polemik penilaian. (*)
Editor : Adinda Putri Sefiana