JAKARTA – Kebijakan subsidi motor listrik berpotensi mengalami perubahan signifikan setelah pemerintah mempertimbangkan penghapusan untuk kelompok tertentu dan memperluasnya ke masyarakat umum. Evaluasi ini muncul karena penyerapan program dinilai lambat, meski insentif Rp7 juta per unit sudah digulirkan sejak awal 2023.
Dalam diskusi bertajuk “Ekosistem Menuju Energi Bersih” pada 5 Juni 2023, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan bahwa realisasi program subsidi motor listrik masih jauh dari target. Dari total target 200.000 unit hingga akhir tahun, baru sekitar 637 unit yang terserap.
Angka tersebut menjadi sinyal kuat bahwa kebijakan saat ini perlu ditinjau ulang agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Baca Juga: Subsidi Motor Listrik 2026 Resmi Dibuka untuk Umum, Tak Lagi Khusus UMKM, Ini Syarat dan Kuotanya
Evaluasi Kebijakan Subsidi Motor Listrik oleh Pemerintah
Pemerintah mulai mengevaluasi mekanisme subsidi motor listrik karena dinilai terlalu kompleks dan membatasi akses masyarakat. Salah satu penyebab rendahnya penyerapan adalah banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima.
Moeldoko mengungkapkan bahwa sistem penyaluran melalui aplikasi SISAPIRa sebenarnya sudah dibuka untuk publik. Namun, prosesnya belum berjalan optimal.
“Perkembangannya tidak signifikan, sangat lambat. Ini sedang kita evaluasi apakah skema subsidi ini perlu diubah,” ujar Moeldoko dalam diskusi tersebut.
Baca Juga: 5 Rekomendasi Motor Listrik Terbaik dan Awet 2026, Jarak Tempuh 140 Km hingga Kecepatan 130 Km/Jam
Ia juga menyoroti adanya empat syarat utama yang dianggap cukup membatasi, sehingga masyarakat tidak leluasa memanfaatkan program ini. Oleh karena itu, pemerintah mempertimbangkan untuk mengubah pendekatan, dari subsidi berbasis kelompok tertentu menjadi lebih terbuka.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia, sejalan dengan target transisi energi nasional.
Penyebab Rendahnya Penyerapan Subsidi Motor Listrik
Selain faktor persyaratan, ada beberapa penyebab lain yang membuat program subsidi motor listrik belum berjalan maksimal. Salah satunya adalah minimnya pemahaman masyarakat terkait prosedur dan manfaat kendaraan listrik.
Data per 5 Juni 2023 menunjukkan bahwa dari target 200.000 unit, realisasi baru mencapai 637 unit atau kurang dari 1 persen. Ini menunjukkan adanya gap besar antara kebijakan dan implementasi di lapangan.
Moeldoko juga menyinggung aspek komunikasi publik yang belum optimal.
“Masing-masing kebijakan punya plus minus dalam komunikasi politik dan komunikasi publiknya,” jelasnya.
Selain itu, faktor pembiayaan juga menjadi kendala. Peran perbankan dinilai belum maksimal dalam mendukung pembelian motor listrik, terutama dalam hal kredit atau pembiayaan konsumen.
Akibatnya, masyarakat yang sebenarnya tertarik menjadi ragu karena keterbatasan akses finansial.
Dampak Perubahan Subsidi Motor Listrik ke Depan
Jika kebijakan subsidi motor listrik benar-benar diubah, dampaknya bisa cukup besar, baik bagi masyarakat maupun industri otomotif nasional.
Pertama, akses terhadap subsidi berpotensi menjadi lebih luas. Jika tidak lagi dibatasi untuk kelompok tertentu, maka masyarakat umum bisa lebih mudah membeli motor listrik dengan harga lebih terjangkau.
Kedua, industri kendaraan listrik diprediksi akan mengalami peningkatan permintaan. Hal ini bisa mendorong produsen lokal untuk meningkatkan produksi sekaligus memperkuat ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri.
Namun, perubahan kebijakan ini juga memiliki tantangan. Pemerintah harus memastikan bahwa penyaluran subsidi tetap tepat sasaran dan tidak membebani anggaran negara secara berlebihan.
Di sisi lain, Moeldoko juga menyoroti pentingnya dukungan infrastruktur, terutama Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
Menurutnya, minimnya dukungan perbankan terhadap pembiayaan kendaraan listrik turut berdampak pada lambatnya pembangunan infrastruktur charging station.
“Kalau perbankan tidak mendukung, maka sektor lain seperti penyedia charging station juga akan ikut terhambat,” tegasnya.
Baca Juga: Subsidi Motor Listrik Rp7 Juta Tak untuk Semua Orang, Pemerintah Prioritaskan Warga Kurang Mampu
Evaluasi terhadap subsidi motor listrik menjadi langkah penting dalam memastikan program transisi energi berjalan efektif. Dengan realisasi yang masih sangat rendah—baru 637 unit dari target 200.000 unit—pemerintah dituntut untuk segera melakukan penyesuaian kebijakan.
Perubahan skema subsidi, penyederhanaan prosedur, serta dukungan pembiayaan dan infrastruktur menjadi kunci utama agar program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Editor : Axsha Zazhika