JAKARTA – Pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami kenaikan di tengah dinamika geopolitik global yang masih berlangsung. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) usai menghadiri rapat bersama Presiden yang membahas sektor energi dan hilirisasi nasional.
Pernyataan ini sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat terkait potensi kenaikan harga energi yang dapat memengaruhi daya beli. Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah tetap menjadi prioritas utama melalui kebijakan mempertahankan harga BBM subsidi.
Dalam rapat tersebut, Presiden juga memberikan arahan khusus agar percepatan transisi energi terus dilakukan. Salah satu fokus utama pemerintah adalah mempercepat peralihan penggunaan LPG menuju Compressed Natural Gas (CNG) sebagai energi alternatif yang dinilai lebih efisien dan berkelanjutan.
Menteri ESDM menjelaskan bahwa perkembangan situasi geopolitik dunia menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah untuk mempercepat pencarian dan pengembangan sumber energi alternatif.
Menurutnya, terdapat tiga agenda utama yang saat ini menjadi perhatian pemerintah. Pertama, percepatan konversi LPG ke CNG. Kedua, penataan sektor pertambangan agar lebih efektif dan mendukung ketahanan energi nasional.
Ketiga, memastikan kesiapan sektor energi, baik dari sisi pasokan listrik PLN maupun ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi tertentu yang rentan terhadap gejolak harga global.
Meski harga BBM subsidi dipastikan tetap, pemerintah mengakui bahwa harga BBM non-subsidi akan mengikuti perkembangan pasar internasional. Penyesuaian harga tersebut dilakukan oleh badan usaha sesuai mekanisme yang berlaku.
Namun demikian, pemerintah menekankan bahwa kebijakan tersebut dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi. Pelaku usaha, termasuk Pertamina dan perusahaan swasta lainnya, disebut akan melakukan perhitungan secara bijak dalam menentukan harga jual BBM non-subsidi.
“Untuk BBM subsidi maupun LPG subsidi tidak ada perubahan sama sekali,” tegas Menteri ESDM.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal positif bagi masyarakat yang selama beberapa waktu terakhir khawatir terhadap dampak kenaikan harga energi terhadap biaya hidup sehari-hari.
Selain mempertahankan harga BBM subsidi, pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga daya beli masyarakat. Berbagai opsi kebijakan saat ini masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan lembaga.
Pemerintah menyadari bahwa kenaikan harga energi non-subsidi berpotensi memberikan efek berantai terhadap berbagai sektor ekonomi. Karena itu, upaya perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan terus menjadi perhatian.
Menurut Menteri ESDM, alasan utama tidak menaikkan harga BBM subsidi adalah untuk memastikan masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah tetap mendapatkan perlindungan dari dampak gejolak harga energi global.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM juga menanggapi keluhan terkait gangguan listrik yang sempat terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir.
Ia membantah anggapan bahwa gangguan tersebut disebabkan oleh kelangkaan batu bara. Menurutnya, pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional dalam kondisi aman.
Pemerintah bahkan telah menugaskan penyediaan batu bara hingga mencapai sekitar 170 juta ton untuk mendukung operasional pembangkit listrik. Adapun gangguan yang terjadi disebut lebih banyak dipengaruhi persoalan teknis pada beberapa mesin pembangkit.
“Kalau dikatakan masalah batu bara langka, itu tidak benar,” ujarnya.
Saat ini pemerintah bersama PLN terus melakukan percepatan pemulihan agar layanan listrik kembali normal. Upaya perbaikan juga dilakukan untuk memastikan tidak terjadi pemadaman berkepanjangan di berbagai wilayah.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh kebijakan energi yang diambil saat ini berorientasi pada perlindungan masyarakat kecil. Karena itu, subsidi energi tetap dipertahankan agar kelompok ekonomi lemah tidak terbebani kenaikan harga.
Sementara itu, masyarakat yang menggunakan BBM non-subsidi dinilai memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik sehingga harga produk tersebut mengikuti mekanisme pasar yang berlaku.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas energi nasional tetap terjaga sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlangsung. (*)
Editor : Adinda Putri Sefiana