JAKARTA – Polemik terkait kebijakan moratorium dan penghentian sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama masa libur sekolah memicu reaksi keras dari Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GapenBI).
Organisasi yang menaungi ribuan pelaku dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu secara tegas menyatakan penolakan terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan mitra, relawan, hingga pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
Penolakan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi nasional yang dihadiri perwakilan 25 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) GapenBI.
Dalam kesempatan itu, organisasi tersebut juga menyampaikan delapan aspirasi atau “Asta Aspirasi Mitra BGN” kepada Presiden Prabowo Subianto terkait keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis.
Ketua Umum GapenBI, Alpenstoni, menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh program MBG sebagai salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
Namun, dukungan tersebut dibarengi dengan kritik terhadap sejumlah kebijakan terbaru yang diterbitkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Alpenstoni, salah satu poin utama yang menjadi perhatian adalah Surat Edaran Nomor 12 tertanggal 17 Juni 2026. GapenBI menilai surat tersebut bertentangan dengan petunjuk teknis (juknis) yang sebelumnya telah diterbitkan BGN serta tidak selaras dengan perjanjian kerja sama (PKS) antara BGN dan para mitra penyelenggara SPPG.
“Kami menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena tidak didahului dengan adendum terhadap juknis maupun PKS yang sudah berlaku,” ujarnya.
Selain itu, GapenBI juga menolak wacana moratorium pembangunan dan operasional SPPG baru. Organisasi tersebut menilai kebijakan tersebut dapat menghambat ribuan dapur yang telah memperoleh izin dan sedang dalam proses pengembangan.
Menurut data yang disampaikan GapenBI, terdapat sekitar 13 ribu lebih izin SPPG yang telah diterbitkan. Jika moratorium diberlakukan tanpa kejelasan mekanisme, ribuan calon penyelenggara berpotensi mengalami kerugian besar.
GapenBI menilai penghentian operasional SPPG selama masa libur sekolah tidak hanya berdampak pada peserta didik penerima manfaat, tetapi juga pada relawan, pemasok bahan pangan, serta pelaku UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok program MBG.
Relawan yang selama ini bekerja di dapur SPPG berpotensi kehilangan penghasilan harian. Di sisi lain, pemasok bahan pangan seperti petani, peternak, dan pelaku usaha lokal terancam kehilangan pasar karena distribusi bahan makanan berhenti sementara.
Organisasi tersebut juga mempertanyakan kejelasan layanan bagi kelompok penerima manfaat lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang menjadi bagian penting dari target program peningkatan gizi nasional.
“Program MBG tidak hanya menyasar siswa sekolah, tetapi juga kelompok 1.000 hari pertama kehidupan yang membutuhkan asupan gizi berkelanjutan,” kata Alpenstoni.
Salah satu kekhawatiran terbesar yang disampaikan GapenBI adalah kondisi para mitra penyelenggara SPPG yang sebagian besar berasal dari kalangan UMKM dan pengusaha menengah.
Menurut mereka, pembangunan dapur dan fasilitas pendukung selama ini dilakukan menggunakan modal pribadi maupun pinjaman perbankan, bukan berasal dari dana APBN.
GapenBI mengungkapkan bahwa banyak mitra yang hingga kini belum berhasil mengembalikan modal investasi yang telah dikeluarkan untuk membangun dan mengoperasikan dapur MBG.
Jika moratorium diberlakukan secara permanen atau berkepanjangan, para mitra dikhawatirkan kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran kredit kepada bank maupun pihak ketiga.
Meski menolak moratorium, GapenBI menyatakan mendukung langkah efisiensi anggaran negara. Namun, mereka menilai efisiensi dapat dilakukan melalui cara lain tanpa menghentikan operasional SPPG.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah melakukan penyesuaian jumlah tenaga pendukung di lingkungan BGN serta menerapkan sistem penilaian atau grading terhadap kinerja SPPG.
Menurut GapenBI, pendekatan tersebut dapat mengurangi potensi pemborosan anggaran tanpa mengorbankan keberlangsungan program MBG.
Selain itu, organisasi tersebut juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan BGN dan SPPG agar tata kelola program semakin profesional dan efektif.
Di akhir pernyataannya, GapenBI berharap Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap berbagai aspirasi yang telah disampaikan.
Mereka meminta adanya evaluasi terhadap tata kelola BGN, khususnya dalam proses penyusunan kebijakan yang dinilai kurang melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk mitra penyelenggara program.
Saat ini GapenBI mengklaim telah memiliki 27 DPW di seluruh Indonesia dan membawahi sekitar 7.000 SPPG yang menjadi bagian dari ekosistem Program Makan Bergizi Gratis.
Organisasi tersebut berharap pemerintah dapat menemukan solusi terbaik agar program unggulan nasional itu tetap berjalan sekaligus memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaannya. (*)
Editor : Adinda Putri Sefiana