TRENGGALEKNJENGGELEK,JAWAPOS.COM – 83 SPPG ditutup permanen oleh Badan Gizi Nasional (BGN) setelah ditemukan pelanggaran serius terhadap standar operasional dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan tersebut diambil sebagai langkah tegas untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan yang diterima masyarakat, khususnya para siswa penerima manfaat.
Penutupan 83 SPPG ditutup permanen itu diumumkan BGN pada evaluasi pelaksanaan program hingga 27 Juli 2026. Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditutup tidak akan menerima pembayaran ataupun kompensasi dari pemerintah karena sanksi tersebut diberikan atas pelanggaran yang dinilai fatal.
Meski 83 SPPG ditutup permanen, BGN memastikan layanan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan. Seluruh penerima manfaat yang sebelumnya dilayani oleh dapur-dapur tersebut akan dialihkan ke SPPG lain yang memenuhi standar sehingga distribusi makanan bergizi tidak terhenti.
Baca Juga: Cara Bikin Aquascape Jar Toples Bekas Hemat Biaya, Tampil Estetik Tanpa Filter dan CO2!
Alasan BGN Menutup Permanen 83 SPPG
Sudaryono menjelaskan bahwa keputusan penutupan permanen didasarkan pada hasil evaluasi terhadap kualitas operasional dapur penyedia MBG. Faktor utama yang menjadi penyebab adalah persoalan higienis yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.
Selain aspek kebersihan, pemerintah juga melakukan penilaian terhadap kualitas pengelolaan makanan dan berbagai persyaratan teknis lainnya yang wajib dipenuhi setiap penyelenggara SPPG.
BGN menilai standar tersebut tidak dapat ditawar karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan para penerima manfaat. Oleh karena itu, setiap pelanggaran yang berpotensi membahayakan kualitas makanan akan dikenai sanksi tegas, termasuk penghentian operasional secara permanen.
Sebaran SPPG yang Ditutup
Berdasarkan data BGN, dapur yang dihentikan operasionalnya tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.
Rinciannya meliputi:
- Wilayah 1 (Sumatera): 98 dapur.
- Wilayah 2 (Jawa dan Madura): 311 dapur.
- Wilayah 3: 424 dapur.
Evaluasi tersebut dilakukan secara menyeluruh tanpa membedakan lokasi operasional. Seluruh penyedia layanan diwajibkan memenuhi standar yang sama agar kualitas makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis tetap terjaga.
Baca Juga: Pedagang Musiman mulai Bermunculan Umbul-Umbul Atribut Kemerdekaan
Penerima Manfaat Tetap Dilayani
BGN memastikan penutupan sejumlah SPPG tidak akan mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh makanan bergizi.
Porsi makanan yang sebelumnya diproduksi oleh dapur yang ditutup akan dialihkan kepada dapur lain yang masih memenuhi seluruh persyaratan operasional.
Dengan mekanisme tersebut, sekolah maupun kelompok penerima manfaat lainnya tetap memperoleh layanan tanpa mengalami kekosongan distribusi makanan.
Menurut Sudaryono, langkah tersebut telah disiapkan sejak awal sebagai bagian dari sistem mitigasi apabila ditemukan dapur yang harus dihentikan operasionalnya.
Sistem Transparansi MBG Segera Diluncurkan
Selain melakukan evaluasi terhadap penyelenggara dapur, BGN juga tengah menyiapkan sistem transparansi informasi Program Makan Bergizi Gratis.
Melalui sistem tersebut, orang tua murid nantinya dapat mengakses berbagai informasi mengenai pelaksanaan MBG secara langsung.
Informasi yang akan tersedia antara lain menu makanan harian, kandungan gizi setiap menu, identitas dapur penyedia makanan, hingga nama kepala SPPG yang bertanggung jawab.
BGN berharap sistem transparansi tersebut mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat pengawasan publik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Ke depan, pemerintah menegaskan evaluasi terhadap seluruh SPPG akan terus dilakukan secara berkala. Langkah ini bertujuan memastikan setiap penyelenggara mematuhi standar higienis, keamanan pangan, dan kualitas layanan sehingga manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima.
Baca Juga: Siswa-Guru MTsN 2 Trenggalek Asah Potensi Literasi dan Jurnalistik
Editor : Fadhilah Salsa BellaSumber : pinterest