TRENGGALEKNJENGGELEK,JAWAPOS.COM – Program MBG dilarang pakai gas melon dan beras SPHP sebagai bahan operasional dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan seluruh mitra penyelenggara wajib menggunakan bahan baku komersial dan tidak boleh memanfaatkan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat.
Penegasan bahwa Program MBG dilarang pakai gas melon dan beras SPHP disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers terkait evaluasi pelaksanaan MBG. Ia menegaskan, dapur yang terbukti menggunakan LPG 3 kilogram (gas melon), Minyakita, maupun beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan dikenai sanksi hingga penutupan operasional apabila tetap membandel.
Menurut Sudaryono, aturan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga tujuan utama Program MBG dilarang pakai gas melon dan beras SPHP, yakni menggerakkan ekonomi masyarakat tanpa mengganggu distribusi barang subsidi yang memang diperuntukkan bagi kelompok berpenghasilan rendah.
Baca Juga: Evaluasi Komite Ekraf, Penguatan Digitalisasi Dibutuhkan
BGN Larang Penggunaan Barang Subsidi
Sudaryono menegaskan seluruh dapur MBG tidak diperbolehkan menggunakan produk bersubsidi dalam proses memasak.
Barang yang secara tegas dilarang digunakan meliputi Minyakita, LPG 3 kilogram atau gas melon, serta beras SPHP yang selama ini disalurkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.
Ia meminta masyarakat maupun awak media segera melaporkan apabila menemukan dapur MBG yang menggunakan barang subsidi tersebut.
"Kalau ada dapur yang memakai Minyakita, gas melon, atau beras SPHP, silakan dilaporkan. Kami akan memberikan surat peringatan. Kalau tetap membandel, dapurnya akan kami tutup," tegas Sudaryono.
MBG Disiapkan Jadi Penggerak Ekonomi
Selain memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, Program Makan Bergizi Gratis juga dirancang untuk memperkuat perekonomian daerah.
Karena itu, BGN mengarahkan setiap dapur agar membeli bahan pangan sesuai harga acuan pemerintah sehingga petani, peternak, dan pelaku usaha pangan memperoleh harga yang layak.
Sudaryono mencontohkan saat harga telur di tingkat peternak sempat anjlok jauh di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP), dapur MBG tetap diminta membeli telur sesuai harga acuan.
Kebijakan tersebut bertujuan menjaga stabilitas harga di tingkat produsen sekaligus mencegah kerugian yang dialami peternak.
Menurutnya, Program MBG tidak hanya berfungsi sebagai penyedia makanan bergizi, tetapi juga menjadi instrumen stabilisasi harga pangan nasional.
Baca Juga: Pedagang Musiman mulai Bermunculan Umbul-Umbul Atribut Kemerdekaan
Mitra MBG Dijanjikan Skema yang Lebih Adil
Dalam kesempatan yang sama, Sudaryono juga menanggapi keluhan sejumlah mitra penyedia dapur MBG yang mengaku mengalami kerugian setelah berinvestasi membangun fasilitas operasional.
Ia mengakui sebagian mitra melakukan investasi dengan dana pribadi, bahkan ada yang menggadaikan aset untuk membangun dapur berdasarkan komitmen kerja sama sebelumnya.
BGN, kata Sudaryono, sedang menyusun skema penyelesaian yang dinilai lebih adil bagi para mitra.
Meski tidak menjanjikan keuntungan besar sebagaimana komitmen sebelumnya, pemerintah berupaya memastikan para mitra tidak mengalami kerugian yang berlebihan akibat investasi yang telah mereka keluarkan.
Transparansi MBG Segera Digital
BGN juga tengah menyiapkan sistem digital yang memungkinkan orang tua murid memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara langsung.
Melalui sistem tersebut, orang tua nantinya cukup memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anak untuk mengetahui sekolah penerima manfaat, menu makanan harian, kandungan gizi, lokasi dapur penyedia, hingga identitas kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selain masyarakat, akses informasi juga akan diberikan kepada pemerintah daerah, dinas pendidikan, dinas kesehatan, serta kepala sekolah sesuai kewenangan masing-masing.
Sudaryono menegaskan fokus BGN saat ini adalah memastikan lebih dari 27 ribu dapur MBG yang telah beroperasi memenuhi standar pelayanan, transparan, serta bebas dari berbagai bentuk pelanggaran.
Ia berharap digitalisasi sistem tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas sekaligus memperkuat pengawasan publik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Siswa-Guru MTsN 2 Trenggalek Asah Potensi Literasi dan Jurnalistik
Editor : Fadhilah Salsa BellaSumber : pinterest