TRENGGALEKNJENGGELEK,JAWAPOS.COM – 833 dapur MBG ditutup permanen oleh Badan Gizi Nasional (BGN) setelah evaluasi besar-besaran terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam evaluasi yang sama, BGN juga memberhentikan 261 pegawai yang terbukti melanggar aturan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan menjaga kualitas program nasional tersebut.
Keputusan 833 dapur MBG ditutup permanen diumumkan Kepala BGN Sudaryono. Ia menegaskan, dapur yang dikenai sanksi tidak lagi menerima pembayaran dari pemerintah karena terbukti melakukan pelanggaran serius terhadap standar operasional, terutama terkait keamanan pangan, higienitas, dan sanitasi.
Selain 833 dapur MBG ditutup permanen, BGN juga memperketat pengawasan terhadap seluruh penyelenggara MBG. Pemerintah bahkan melarang penggunaan barang bersubsidi seperti Minyakita, LPG 3 kilogram, dan beras SPHP dalam operasional dapur guna memastikan program tetap berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan gizi sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.
Baca Juga: Cara Bikin Aquascape Jar Toples Bekas Hemat Biaya, Tampil Estetik Tanpa Filter dan CO2!
BGN Berhentikan 261 Pegawai
Dalam evaluasi tersebut, Sudaryono mengungkapkan sebanyak 261 pegawai diberhentikan karena melanggar disiplin dan ketentuan yang berlaku.
Rinciannya terdiri atas 224 pegawai non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) dan 37 tenaga ahli. Selain itu, BGN juga tengah memproses dugaan pelanggaran disiplin berat yang melibatkan ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Menurut Sudaryono, aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran berat berpotensi diberhentikan. Sementara itu, sebanyak 39 pegawai lainnya dijatuhi sanksi disiplin ringan berupa mutasi, demosi, maupun sanksi administratif sesuai tingkat pelanggaran.
833 Dapur Ditutup karena Tak Penuhi Standar
BGN mencatat sebanyak 833 dapur MBG dihentikan operasionalnya secara permanen setelah tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Sebaran dapur yang ditutup meliputi:
- Sumatera: 98 dapur.
- Jawa dan Madura: 311 dapur.
- Kalimantan hingga Papua: 424 dapur.
Sudaryono menegaskan kebijakan ini berbeda dengan mekanisme sebelumnya. Jika sebelumnya dapur yang disuspensi masih memperoleh pembayaran selama masa evaluasi, kini dapur yang ditutup permanen tidak lagi menerima insentif karena sanksi diberikan atas pelanggaran yang telah terbukti.
Mayoritas pelanggaran ditemukan pada aspek higienitas, sanitasi, kualitas makanan, potensi keracunan pangan, hingga fasilitas pendukung yang tidak memenuhi standar keamanan.
BGN sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada pengelola dapur untuk melakukan perbaikan. Namun, bagi dapur yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, pemerintah memutuskan menghentikan operasional secara permanen.
Baca Juga: Pedagang Musiman mulai Bermunculan Umbul-Umbul Atribut Kemerdekaan
Larangan Gunakan Barang Bersubsidi
Dalam kesempatan yang sama, BGN juga menegaskan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilarang menggunakan produk bersubsidi.
Larangan tersebut mencakup penggunaan Minyakita, LPG 3 kilogram atau gas melon, serta beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Sudaryono meminta masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan aturan tersebut. Apabila ditemukan dapur MBG yang menggunakan barang subsidi, masyarakat dipersilakan melaporkan kepada BGN agar dapat segera ditindaklanjuti.
Selain itu, setiap SPPG diwajibkan membeli bahan pangan sesuai harga acuan pemerintah atau harga eceran tertinggi (HET). Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas rantai pasok sekaligus memastikan petani dan peternak memperoleh harga yang layak.
Pengawasan Publik Akan Diperkuat
BGN juga menyiapkan sistem transparansi yang memungkinkan masyarakat, khususnya orang tua siswa, mengakses informasi mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Melalui sistem digital tersebut, masyarakat nantinya dapat mengetahui menu makanan harian, kandungan gizi, dapur penyedia makanan, hingga identitas kepala SPPG yang bertanggung jawab.
Sudaryono menegaskan tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar membagikan makanan, tetapi memastikan setiap penerima manfaat memperoleh asupan bergizi yang aman, sehat, dan memenuhi standar kualitas.
Karena itu, evaluasi terhadap pegawai maupun dapur penyelenggara akan terus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan pangan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Siswa-Guru MTsN 2 Trenggalek Asah Potensi Literasi dan Jurnalistik
Editor : Fadhilah Salsa BellaSumber : pinterest