JAKARTA – Isu kebocoran ekonomi kembali menjadi sorotan dalam perdebatan mengenai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah diskusi publik, Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai upaya menutup kebocoran anggaran menjadi langkah awal pemerintah untuk memperkuat ekonomi nasional. Sementara itu, perwakilan mahasiswa mengkritisi efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih dari sisi efisiensi hingga pelaksanaannya.
Qodari menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menyadari masih terdapat pekerjaan rumah besar di bidang ekonomi, terutama terkait kebocoran anggaran dan pemerataan kesejahteraan. Menurutnya, apabila kebocoran dapat ditekan, dana negara akan kembali dan dapat dialokasikan kepada masyarakat melalui berbagai program pemerintah.
Perdebatan kemudian berkembang pada efektivitas MBG, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, hingga konsep demokrasi ekonomi yang diamanatkan dalam konstitusi.
Baca Juga: Sepeda Listrik Terbaik 2026: Rekomendasi Fitur Pintar IoT, NFC, dan Baterai Awet Bebas Rugi
Qodari mengatakan fokus utama pemerintah saat ini adalah menutup kebocoran ekonomi sebelum memperluas pemerataan kesejahteraan.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi dasar agar anggaran negara dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.
Ia juga mencontohkan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu instrumen distribusi berbagai barang bersubsidi, seperti beras SPHP, minyak goreng, LPG, pupuk, hingga bantuan sosial.
Qodari menilai koperasi tersebut dirancang agar distribusi subsidi menjadi lebih tepat sasaran sekaligus memperkuat ekonomi desa.
Baca Juga: Sepeda Listrik Terbaik 2026: Rekomendasi Fitur Canggih Baterai Awet Bebas Mahal
Lebih lanjut, ia menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah yang “revolusioner” karena dinilai memberi ruang lebih besar bagi koperasi yang selama ini dianggap tertinggal dibandingkan perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara.
Menurutnya, konstitusi telah menempatkan koperasi sebagai bagian penting dari sistem demokrasi ekonomi sehingga negara perlu memberikan dukungan agar koperasi mampu berkembang.
Mahasiswa Soroti Efisiensi MBG dan Konsep Koperasi Desa
Di sisi lain, perwakilan mahasiswa menyampaikan kritik terhadap sejumlah program pemerintah.
Baca Juga: Sepeda Listrik Murah Terbaik 2026: Rekomendasi Fitur Canggih Baterai Awet Bikin Hemat Berlipat
Ia membedakan antara kerugian akibat dugaan korupsi dengan pemborosan anggaran negara. Menurutnya, pemborosan terjadi ketika pemerintah mengalokasikan belanja besar pada program yang dianggap belum menjadi kebutuhan paling mendesak masyarakat.
Kritik juga diarahkan kepada Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai masih bersifat top down, karena proses pembentukannya disebut lebih banyak berasal dari pemerintah dibandingkan inisiatif masyarakat.
Menurutnya, koperasi ideal seharusnya berkembang dari bawah atau bottom up, sehingga masyarakat menjadi penggerak utama dalam pembentukan maupun pengelolaannya.
Selain itu, ia menyinggung prinsip “efisiensi berkeadilan” yang tercantum dalam konstitusi. Menurut pandangannya, pelaksanaan MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih masih perlu dievaluasi agar benar-benar memenuhi aspek efisiensi dan keadilan.
Ia juga mempertanyakan pemerataan program MBG karena seluruh siswa menerima manfaat yang sama, tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing daerah.
Diskusi kemudian berfokus pada implementasi MBG di sekolah.
Qodari mengungkapkan pemerintah akan kembali meminta konfirmasi kepada sekolah mengenai kesediaan menerima program tersebut. Ia menyebut hanya sekitar 118 sekolah yang menolak program MBG dari sekitar 300 ribu sekolah.
Menurutnya, pemerintah akan melakukan kajian lanjutan yang melibatkan kementerian terkait sebelum melaporkan hasil evaluasi kepada Presiden.
Baca Juga: Rekomendasi Dashcam Mobil Terbaik 2026: Rekaman Jernih 4K dan Fitur Mode Parkir Canggih
Sementara itu, perwakilan mahasiswa menilai persoalan utama bukan sekadar menerima atau menolak MBG.
Ia berpendapat pemerintah seharusnya lebih dahulu memetakan kebutuhan paling mendesak setiap sekolah sebelum menetapkan program prioritas.
Sebagai contoh, ia mengusulkan agar pemerintah memberikan pilihan kepada sekolah, misalnya antara program MBG atau dukungan pembiayaan pendidikan seperti bantuan UKT bagi lulusan yang diterima di perguruan tinggi negeri.
Menurutnya, pendekatan tersebut mencerminkan demokrasi karena masyarakat diberikan ruang menentukan kebutuhan yang dianggap paling penting.
Baca Juga: Ingin Selamat dari Klaim Palsu? Ini 10 Dashcam Mobil Terbaik 2026 Beresolusi 4K dan Fitur Parkir AI
Menanggapi hal itu, Qodari menegaskan pemerintah telah memperoleh mandat politik untuk menjalankan program-program prioritas selama masa pemerintahan. Menurutnya, evaluasi tetap dapat dilakukan pada tahap pelaksanaan, namun tidak berarti mengubah arah kebijakan yang telah ditetapkan.
Perdebatan pun ditutup tanpa adanya kesepakatan mengenai konsep demokrasi dalam pelaksanaan MBG. Kedua pihak sama-sama mempertahankan pandangannya, baik mengenai pentingnya keberpihakan negara melalui program sosial maupun perlunya ruang partisipasi masyarakat dalam menentukan prioritas kebijakan publik.
Editor : Cendikiawan Tristan Valentino