JAKARTA - Muktamar NU dinilai menjadi momentum yang menarik perhatian partai politik karena forum tersebut akan memilih pimpinan organisasi di tingkat pusat.
Menurut KH Zainal Abidin, A'wan Syuriah PBNU, kepentingan partai politik terhadap Muktamar NU tidak terlepas dari politik elektoral dan potensi suara warga Nahdlatul Ulama (NU).
Pandangan tersebut disampaikan KH Zainal Abidin saat membahas isu adanya tiga partai politik yang disebut memiliki kepentingan terhadap Muktamar NU.
Namun, ia menilai kepentingan politik terhadap muktamar tidak semestinya hanya dikaitkan dengan tiga partai.
Menurut dia, seluruh partai politik berpotensi memiliki kepentingan terhadap Muktamar NU.
Sebab, dalam perspektif politik elektoral, basis warga NU menjadi salah satu kelompok yang memiliki daya tarik bagi partai politik.
“Kalau partai politik tidak ada lain adalah politik elektoral,” ujar KH Zainal Abidin.
Ia kemudian mengaitkan kondisi tersebut dengan situasi politik pada 2026.
Menurutnya, partai politik sudah mulai membaca peluang untuk mendapatkan dukungan pada pemilu berikutnya.
Dalam penjelasannya, KH Zainal Abidin menyebut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai partai yang dilahirkan dari NU.
Ia menyebut PKB mampu bermain di sekitar 10 persen suara dari warga NU.
“Artinya masih ada sekian puluh persen yang bisa diambil oleh partai politik lain,” katanya.
Kondisi tersebut, menurut KH Zainal Abidin, membuat partai politik secara elektoral memiliki kepentingan untuk memperhatikan dinamika yang berlangsung di tubuh NU.
Ia menjelaskan, salah satu jalur yang dapat menghubungkan kepentingan partai politik dengan basis suara NU adalah keberadaan kader partai dalam struktur kepengurusan NU.
Ketika sebuah partai politik berhasil menempatkan kadernya dalam kepengurusan PBNU atau struktur NU lainnya, posisi tersebut dinilai dapat menjadi jalan untuk membangun akses menuju basis warga NU.
“Ketika sebuah partai politik berhasil menempatkan kadernya di kepengurusan PBNU atau PNU itu merupakan suatu jalan atau lorong untuk bisa masuk ke basis suara NU,” ujar KH Zainal Abidin.
Ia menggambarkan hubungan tersebut sebagai bridging atau jembatan antara kepentingan partai politik dengan basis warga NU.
Menurutnya, kepentingan tersebut pada akhirnya berkaitan dengan upaya mendapatkan dukungan elektoral.
“Jadi ada jembatanlah, ada bridging yang menghubungkan antara partai politik yang kepentingannya tidak lain adalah meraup suara dari warga NU,” katanya.
Karena itu, Muktamar NU dinilai memiliki posisi strategis. Selain menjadi forum permusyawaratan organisasi, muktamar juga menjadi momentum untuk memilih pimpinan NU di tingkat pusat.
“Nah, jalan ke arah itu muktamar inilah yang paling seksi karena muktamar ini akan memilih pimpinan di tingkat pusat,” ujar KH Zainal Abidin.
Ia menegaskan, pembicaraan mengenai kepentingan partai politik terhadap Muktamar NU tidak harus dibatasi pada tiga partai yang sebelumnya disebut.
Dalam perspektif politik elektoral, berbagai partai dapat memiliki kepentingan untuk membangun hubungan dengan basis warga NU.
Dengan demikian, dinamika Muktamar NU tidak hanya menjadi perhatian internal organisasi.
Forum yang menentukan kepemimpinan di tingkat pusat tersebut juga memiliki daya tarik dalam kalkulasi politik elektoral, terutama terkait potensi dukungan dari warga NU.(*)
Editor : Anggi Septian A.P.