JAKARTA - Bansos digital 2027 disebut mulai dipersiapkan melalui sistem Perlindungan Sosial atau Perlinsos. Dalam video tersebut, mekanisme baru ini bukan berupa bantuan sosial jenis baru, melainkan perubahan sistem pendaftaran dan verifikasi menjadi berbasis digital. Setidaknya lima program bantuan dan jaminan sosial disebut akan terintegrasi, yakni PKH, BPNT, PIP, PBI JKN atau KIS, serta subsidi energi dan BBM.
Skema tersebut disebut akan membuat proses pendataan penerima bantuan dilakukan melalui sistem yang lebih terintegrasi. Uji coba Perlinsos dalam video disebut telah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi dan selanjutnya diperluas ke sejumlah daerah.
Peluncuran yang lebih luas ditargetkan mulai Oktober 2026 dan disebut menjadi persiapan untuk mekanisme penyaluran bantuan pada 2027. Meski demikian, informasi tersebut masih berupa rencana yang disampaikan dalam video.
Lima Program yang Disebut Masuk Bansos Digital
Program pertama adalah Program Keluarga Harapan atau PKH. Bantuan ini ditujukan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi komponen tertentu, termasuk ibu hamil, balita, anak sekolah tingkat SD hingga SMA, lansia, dan penyandang disabilitas.
Baca Juga: Produksi Pangan Jangan Korbankan Lingkungan Target Net-Zero Carbon 2045 Tetap Dikawal
Program kedua adalah Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT. Bantuan ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi keluarga penerima manfaat.
Selanjutnya ada Program Indonesia Pintar atau PIP. Program tersebut berupa bantuan untuk kebutuhan pendidikan bagi peserta didik usia sekolah.
Program keempat adalah PBI JKN atau KIS melalui BPJS Kesehatan. Bentuk bantuan ini berbeda dengan bantuan tunai karena manfaatnya berupa bantuan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria.
Kelima adalah subsidi energi dan BBM. Dalam video, cakupannya disebut meliputi subsidi token listrik PLN, LPG 3 kilogram, dan subsidi bahan bakar minyak yang dikaitkan dengan identitas pelanggan penerima.
Dengan demikian, istilah bansos digital dalam video lebih merujuk pada sistem yang mengintegrasikan pengajuan dan verifikasi sejumlah bantuan, bukan satu program bantuan baru.
Sasaran Berdasarkan Desil
Video tersebut juga membahas posisi keluarga penerima manfaat berdasarkan desil kesejahteraan.
Untuk bantuan tunai seperti PKH dan BPNT, prioritas disebut lebih banyak diarahkan kepada KPM desil 1 hingga 4. Sementara KPM yang berada pada desil 5 disebut lebih diarahkan pada program tertentu, seperti jaminan kesehatan atau subsidi energi.
Dalam video juga beredar klaim mengenai 50 juta KPM desil 1 sampai 5 yang disebut dapat menerima rata-rata Rp5,4 juta per tahun. Namun, angka Rp5,4 juta tersebut dijelaskan sebagai kalkulasi atau estimasi akumulasi apabila seorang KPM mendapatkan beberapa bantuan sekaligus.
Artinya, nominal tersebut bukan angka yang otomatis diterima seluruh penerima bansos.
Perlinsos Diklaim Mempercepat Verifikasi
Salah satu perubahan yang dibahas adalah proses verifikasi data. Sistem digital disebut dapat menghubungkan informasi penerima dengan berbagai data lain, termasuk kendaraan, aset, dan status pekerjaan.
Video menyebut proses tersebut diharapkan memangkas tahapan pengajuan yang sebelumnya membutuhkan waktu lebih panjang.
Selain itu, terdapat fitur sanggah apabila hasil pendataan dianggap tidak sesuai. Misalnya, seseorang dinyatakan memiliki kendaraan roda empat padahal sudah tidak memilikinya. Data tersebut dapat diajukan melalui mekanisme sanggah yang tersedia.
Fitur ini menjadi bagian dari konsep pendataan yang memungkinkan masyarakat ikut mengoreksi informasi yang dinilai tidak sesuai.
Pendaftaran Dibantu Agen Perlinsos
Tidak semua masyarakat memiliki perangkat atau kemampuan menggunakan layanan digital. Karena itu, video tersebut menyebut adanya agen Perlinsos yang dapat membantu proses pendaftaran.
Lansia, penyandang disabilitas, maupun warga yang kesulitan menggunakan teknologi dapat dibantu pendamping sosial, perangkat desa, atau agen lokal. Proses pendaftaran disebut menggunakan Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
Masyarakat juga diingatkan agar berhati-hati terhadap pihak yang meminta bayaran. Dalam video, pendaftaran bansos digital disebut gratis dan tidak dipungut biaya.
Tetap Pantau Bansos Reguler 2026
Sambil menunggu penerapan sistem baru, KPM yang masih terdaftar sebagai penerima bantuan reguler hingga akhir 2026 diminta tetap memantau pencairan melalui rekening atau KKS masing-masing.
Bansos digital Perlinsos disebut sebagai bagian dari rencana perubahan mekanisme pendataan dan pengajuan bantuan. Karena peluncuran penuh untuk 2027 masih dalam tahap persiapan, masyarakat perlu mengikuti informasi resmi ketika mekanisme tersebut mulai diterapkan di daerah masing-masing.
Editor : Maylanni Diana Fitri