Trenggaleknjenggelek - Perubahan bentuk dari model government ke model governance di Negara Indonesia telah menandai adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan pemerintahan.
Pada perubahan ini, pemerintah Indonesia memiliki inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pada platform IKD yang bisa di akses lewat smartphone, masyarakat Indonesia dapat mengakses data kependudukan yang meliputi KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.
Dengan adanya IKD ini, masyarakat Indonesia dapat mengakses data pribadi dimana saja dan kapan saja tanpa harus membawa dokumen fisik. Semua instansi pemerintah saat ini mulai terintegrasi dengan IKD untuk efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik.
Baca Juga: Membangun Sistem Administrasi Publik Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep yang Efektif
Dengan IKD database pengguna terintegrasi antara satu instansi dengan instansi lainnya. Dengan terintegrasinya data penduduk dapat diakses secara real time oleh berbagai instansi pemerintah. IKD tidak hanya membuat praktis, tapi juga mengurangi kesalahan input data atau duplikasi data serta meningkatkan akurasi.
IKD membantu mengatasi segala masalah klasik di birokrasi, lewat digitalisasi mengurangi langsung interaksi yang dapat berpotensi menimbulkan praktik praktik koruptif dan nepotisme. Sistem yang terotomasi dan transparan meminimalisasi peluang penyalahgunaan wewenang. IKD menjadi instrumen reformasi birokrasi yang strategis.
IKD juga pada saat ini berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Selain Identitas Kependudukan Digital (IKD) masyarakat yang lebih praktis, inovasi ini juga berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.
Baca Juga: Jatim Berdasi, Inovasi Digital Pemerintah Jawa Timur Menuju Layanan Publik yang Lebih Cerdas
Prinsip IKD ini saling berkaitan dengan prinsip governance, yang mana menekankan pada keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Agar inovasi IKD ini dapat berhasil secara menyeluruh, pemerintah harus terus gencar melakukan sosialisasi, terutama ke masyarakat yang minim literasi digital.
Literasi digital harus menjadi prioritas agar keberhasilan inovasi IKD dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat.
Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil perlu diperkuat guna menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.
Dari sisi keamanan. IKD ini telah dirancang dengan berbagai fitur proteksi mulai dari enkripsi end-to end, penggunaan PIN, kata sandi, hingga face recognition.
Fitur tersebut dirancang supaya mencegah akses yang tidak sah serta meminimalisir pencurian atau penyalahgunaan data pribadi.
Baca Juga: Evaluasi Sistem Pemerintahan Di Indonesia Sebagai Langkah Menuju Kemajuan
Untuk proteksi ganda, saat IKD digunakan informasi yang muncul di layar tidak dapat di screenshot dan kode QR setiap dokumen selalu berubah tiap 1-2 menit sekali sehingga meningkatkan perlindungan data pengguna dari potensi pemalsuan identitas.
Transformasi digital lewat IKD yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia ini juga menjadi bagian dari agenda besar dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Buku berjudul “Transformasi Birokrasi Pada Abad 4.0” yang ditulis oleh Dr. Drs. H. M. Harry Mulya Zein, M.Si., transformasi sistem administrasi negara dari model government ke governance lewat Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah bukti nyata di negara kita.
Baca Juga: Inovasi Teknologi Sebagai Kunci Perubahan Pelayanan Publik
Dengan memanfaatkan teknologi digital, IKD meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, transparansi serta partisipasi publik dalam layanan administrasi di instansi pemerintah.
Potensi IKD untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan sangatlah strategis, dengan demikian pengembangan serta penerapan IKD harus dilakukan secara serius agar impian mewujudkan pemerintahan yang baik dan modern di Indonesia dapat terwujud.
Upaya ini terus sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan ekosistem pemerintahan berbasis elektronik serta mewujudkan Satu Data Nasional sebagai fondasi tata kelola pemerintahan modern di Indonesia.