Trenggaleknjenggelek - Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang dikenal luas karena keindahan alamnya yang memesona serta kekayaan budaya yang terus lestari dari generasi ke generasi.
Dari pantai-pantai eksotis seperti Pantai Prigi dan Pantai Blado hingga hutan pegunungan yang masih alami, Trenggalek memiliki potensi luar biasa untuk dikembangkan menjadi daerah yang maju dan mandiri.
Namun di balik semua potensi tersebut, Trenggalek masih menghadapi permasalahan klasik yang belum terselesaikan secara tuntas ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Beberapa kecamatan, khususnya yang berada di wilayah selatan dan pegunungan seperti Munjungan, Watulimo, Dongko, dan Bendungan masih mengalami keterbatasan dalam berbagai aspek.
Infrastruktur jalan yang belum memadai, akses internet yang belum merata, minimnya fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta peluang ekonomi yang terbatas menjadi hambatan utama bagi kemajuan wilayah tersebut.
Ketimpangan ini mencerminkan bahwa arah pembangunan Trenggalek selama ini cenderung berat sebelah dan belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata.
Salah satu indikator ketimpangan dapat terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Trenggalek.
Pada tahun 2023, persentase penduduk miskin di Trenggalek mencapai 8,49%.
Meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 8,81%, angka ini masih tergolong tinggi dan mencerminkan bahwa upaya pemerataan pembangunan belum sepenuhnya efektif.
Lebih jauh lagi, menurut dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 yang disusun oleh Bappedalitbang, pemerintah daerah sebenarnya telah menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pinggiran dan desa tertinggal. Namun, realisasi dari rencana tersebut masih belum optimal di lapangan. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, antara lain keterbatasan anggaran, prioritas pembangunan yang masih terpusat di wilayah kota, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa.
Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah mencoba untuk mengatasi ketimpangan ini dengan meluncurkan berbagai program unggulan.
Salah satunya program Makaryo Ning Deso yang bertujuan untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat desa berbasis potensi lokal.
Selain itu, terdapat juga inisiatif Desa Inovatif, yang fokus pada pengembangan kapasitas SDM dan teknologi di tingkat desa.
Meskipun gagasan ini layak diapresiasi, implementasinya di lapangan masih jauh dari sempurna.
Kurangnya pendampingan berkelanjutan, keterbatasan sumber daya manusia, serta budaya birokrasi yang lamban membuat program-program tersebut belum mampu memberi dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa.
Penataan ulang pembangunan perlu disertai dengan kolaborasi lintas sektor, terutama dalam mendorong ekonomi berbasis desa.
Berdasarkan studi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tahun 2023, desa yang mengelola BUMDes dengan mengandalkan potensi lokal mengalami peningkatan pendapatan hingga 20% dibandingkan desa yang belum memiliki usaha mandiri.
Fakta ini menunjukkan bahwa dengan dukungan ruang dan fasilitas yang memadai, masyarakat desa memiliki kemampuan untuk menjadi penggerak pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Trenggalek dapat menerapkan strategi ini, sekaligus memperluas akses terhadap pelatihan dan pendampingan guna memperkuat kelembagaan ekonomi desa.
Dan untuk menata ulang arah pembangunan Trenggalek, diperlukan pendekatan baru yang lebih inklusif dan berbasis partisipasi masyarakat.
Masyarakat desa harus dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan pembangunan.
Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang memiliki suara dan kendali atas pembangunan di wilayahnya sendiri.
Selain itu, penguatan ekonomi lokal harus menjadi prioritas. Trenggalek memilik
i potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, serta pariwisata berbasis alam dan budaya. Pertanian organik, budidaya ikan air tawar, agrowisata, dan pengembangan produk UMKM seperti kerajinan batik tulis, aneka olahan pangan lokal, hingga produk herbal khas desa bisa menjadi motor penggerak ekonomi jika mendapat dukungan serius dari pemerintah daerah.
Dukungan tersebut dapat berupa akses permodalan, pelatihan SDM, serta pembukaan akses pasar melalui digitalisasi dan kolaborasi antarwilayah.
Selain itu di Trenggalek, Teknologi informasi juga memiliki peran penting dalam pemerataan pembangunan.
Pemerintah perlu membangun infrastruktur jaringan internet yang merata agar masyarakat desa tidak tertinggal dalam hal akses informasi dan komunikasi.
Di era digital seperti sekarang, akses internet yang cepat dan stabil merupakan kebutuhan dasar yang akan mendorong pendidikan, ekonomi, dan keterlibatan sosial masyarakat.
Arah pembangunan Trenggalek ke depan harus mengedepankan prinsip keadilan dan keberlanjutan.
Tidak cukup hanya membangun jalan atau fasilitas fisik, namun juga perlu membangun manusia dan komunitasnya.
Pemerintah daerah harus konsisten dalam menempatkan masyarakat sebagai inti dari setiap kebijakan.
Evaluasi berkala dan transparansi anggaran juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar tepat sasaran.
Ketimpangan pembangunan antara wilayah kota dan desa di Kabupaten Trenggalek tidak bisa terus dibiarkan.
Jika pemerintah tidak segera mengatasi ketimpangan ini maka, ditakutkan akan menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi yang lebih kompleks di masa depan.
Menata ulang arah pembangunan berarti menempatkan kepentingan masyarakat desa sejajar dengan kepentingan perkotaan.
Pembangunan yang adil bukan hanya soal pemerataan fasilitas fisik, tetapi juga tentang kesempatan yang setara bagi semua warga untuk tumbuh dan berkembang.
Jika Trenggalek ingin menjadi daerah yang maju, tangguh, dan berdaya saing di tengah persaingan global, maka sudah saatnya pembangunannya diarahkan untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
