Berita Daerah Cemal Cemil Ekonomi Hukum & Kriminal Jagat Hiburan Jejak Peradaban Kesehatan Lifestyle Mancanegara Nasional Opini Otonomi Ototekno Pemerintah Pendidikan Psikologi Religi Rona Rona Seni Budaya Sportaintment Teknologi Wisata

Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Efisiensi Administrasi Publik di Indonesia

Mohammad Bima Faisal Mirza • Kamis, 3 Juli 2025 | 18:42 WIB
Nabilah Eka Zahirah Putri, Administrasi Publik Semester 2, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Nabilah Eka Zahirah Putri, Administrasi Publik Semester 2, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

trenggaleknjenggelek - Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam administrasi publik di Indonesia semakin memberikan dampak positif, terutama dalam hal efisiensi dan transparansi layanan pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun daerah kini semakin aktif melakukan digitalisasi birokrasi untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), layanan administrasi kependudukan secara online (Dukcapil Online), serta sistem pengadaan barang dan jasa digital seperti e-Katalog dan e-Procurement, merupakan langkah strategis untuk mengurangi proses manual yang memakan waktu dan rentan terhadap korupsi.

"Transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang menciptakan tata kelola yang efisien, terbuka, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat," kata Dr. Rina Sari, peneliti administrasi publik dari Universitas Indonesia.

Sebuah studi menunjukkan bahwa penerapan e-government di berbagai daerah telah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi anggaran negara. Penelitian oleh Ramadhan & Ariani (2021) dalam Jurnal Ilmu Administrasi Publik menyimpulkan bahwa sistem SPBE secara signifikan mempercepat proses layanan dan memperkuat integrasi data antar instansi pemerintah.

Contoh nyata dari hal ini adalah layanan Dukcapil Online, yang memungkinkan masyarakat untuk mengurus dokumen seperti KTP, KK, dan akta lahir secara online. Layanan ini tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga mengurangi kerumunan dan pungutan liar di lapangan.

Namun, masih ada tantangan yang harus dihadapi. Masalah seperti kurangnya infrastruktur TI di daerah terpencil, rendahnya literasi digital di kalangan ASN, dan risiko kebocoran data pribadi menjadi isu yang perlu segera ditangani.

 Baca Juga: Spritualitas di Tanah Suci dalam Menggapai Ridho Ilahi

Pemerintah terus berupaya mempercepat digitalisasi dengan membangun jaringan internet di desa-desa, memberikan pelatihan berbasis teknologi kepada ASN, dan memperkuat sistem keamanan siber melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

 

Nama : Nabilah Eka Zahirah Putri

Prodi : Administrasi Publik Semester 2

Asal Universitas : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Photo
Photo
Editor : Mohammad Bima Faisal Mirza
#teknologi informasi #Administrasi Publik #Jasa Digital