trenggaleknjenggelek - Dalam menghadapi meningkatnya intensitas bencana alam di berbagai wilayah Indonesia, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kembali menjadi sorotan utama. Penanganan yang cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran dinilai hanya bisa tercapai jika kedua level pemerintahan mampu bekerja secara harmonis, berbagi peran, dan menghindari ego sektoral.
Contoh paling aktual dari pentingnya sinergi ini tampak dalam penanganan bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, pada Mei 2025 lalu. Bencana tersebut menyebabkan lebih dari 10.000 warga harus mengungsi dan memutus jalur transportasi utama antar kecamatan. Dalam waktu kurang dari 24 jam setelah bencana terjadi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Luwu serta TNI, Polri, dan relawan lokal untuk menyalurkan logistik, mendirikan posko pengungsian, serta melakukan evakuasi dan asesmen kerusakan.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, dalam konferensi pers menyampaikan bahwa keberhasilan penanganan awal di Luwu merupakan hasil komunikasi cepat lintas institusi dan kesiapan rencana kontinjensi daerah. “Kami tidak bisa bergerak sendiri. Peran BPBD, kepala daerah, hingga tokoh masyarakat sangat penting. Pemerintah pusat hadir untuk memperkuat dan mempercepat,” ujarnya.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Dwi Nurhayati, menekankan pentingnya tata kelola kolaboratif dalam bencana. “Sinergi bukan sekadar koordinasi administratif, tetapi menyatukan kapasitas, data, dan kepercayaan antarpemerintah. Ketika kepala daerah dan pemerintah pusat selaras, maka distribusi bantuan, mobilisasi logistik, dan rehabilitasi pascabencana dapat lebih efektif,” ungkapnya dalam seminar daring bertajuk Resiliensi Nasional dalam Krisis Iklim.
Namun, berbagai tantangan masih membayangi. Salah satunya adalah tumpang tindih kewenangan dan lambatnya alur birokrasi saat status bencana dinaikkan dari lokal ke nasional. Beberapa kepala daerah juga mengeluhkan keterlambatan dana siap pakai dan minimnya akses terhadap data spasial kebencanaan nasional. Pemerintah pusat di sisi lain menyayangkan kurangnya kesiapsiagaan dan simulasi bencana di tingkat daerah.
Dalam rangka memperkuat sinergi ini, Kementerian Dalam Negeri bersama BNPB meluncurkan program Satu Peta Kebencanaan Nasional yang mengintegrasikan data dari BMKG, BIG, dan Kementerian PUPR. Selain itu, pelatihan lintas institusi juga digencarkan melalui program Desa Tangguh Bencana, yang telah menjangkau lebih dari 2.000 desa rawan bencana di 34 provinsi.
Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Penanggulangan Bencana pada awal Juni lalu menegaskan bahwa bencana adalah urusan bersama. “Tidak ada pusat atau daerah jika bencana datang. Yang ada adalah negara hadir bersama rakyat,” ucapnya.
Sinergi ini menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang memperparah frekuensi dan dampak bencana di Indonesia. Dengan memperkuat jejaring antarlembaga dan memperjelas rantai komando, Indonesia diharapkan bisa membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh, terintegrasi, dan berorientasi pada keselamatan warga.
Editor : Mohammad Bima Faisal Mirza