TRENGGALEKNJENGGELEK - Publik belakangan dibuat geram dengan kabar soal gaji dan tunjangan anggota DPR yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Angka itu muncul hanya berselang beberapa waktu setelah Presiden mengumumkan kenaikan gaji pejabat negara pada rapat tahunan MPR.
Namun, hal ini menjadi kontras ketika di lapangan saja masih banyak rakyat yang mengeluh hidup pas-pasan, bahkan guru honorer ada yang hanya digaji Rp300 ribu per bulannya. Kontras yang mencolok ini mengingatkan kita pada satu fragmen besar dalam sejarah dunia, yakni Revolusi Prancis.
Baca Juga: Indonesia di Persimpangan: Krisis Ekonomi, Krisis Kepercayaan, dan Suara Rakyat
Mengulang kembali jejak Revolusi Prancis berarti menengok situasi Prancis di akhir abad ke-18, dimana rakyat pada saat itu menderita kelaparan. Harga bahan pangan melonjak, panen gagal, dan rakyat kian terjepit oleh pajak yang memberatkan.
Ironisnya, di balik penderitaan itu, para elit dan bangsawan justru hidup berfoya-foya di Istana Versailles. Mereka menggelar pesta megah, mengenakan busana mewah, dan seolah tuli terhadap jeritan rakyat di luar tembok istana.
Kondisi timpang ini bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga tentang jarak emosional antara penguasa dan yang dikuasai. Raja Louis XVI dan Ratu Marie Antoinette menjadi simbol dari kesombongan kekuasaan yang tidak mau mendengar suara rakyat.
Baca Juga: Viral Rincian Gaji Anggota DPR Capai Rp104 Juta, Warganet: Justru Mereka yang Beban
Kalimat legendaris dari Ratu Marie, “If they have no bread, let them eat cake” menjadi api yang menyulut kemarahan rakyat. Meskipun masih diperdebatkan keabsahannya, kalimat ini cukup menjadi gambaran betapa timpangnya kehidupan istana dengan rakyat pada saat itu.
Situasi itu pun meledak, ketika rakyat turun ke jalan dan menyerbu penjara Bastille pada 14 Juli 1789. Momentum ini menjadi titik awal dari meletusnya Revolusi Prancis. Dari sanalah, kekuasaan absolut perlahan mulai runtuh.
Raja dan ratu yang dulu dielu-elukan akhirnya harus menghadapi kenyataan bahwa kepalanya harus terpenggal guillotine. Sejarah mencatat bahwa ketika penguasa tak lagi peka terhadap penderitaan rakyat, maka jurang yang tercipta bisa menjelma menjadi bara perlawanan.
Kalau kita menoleh sebentar ke tanah air, barangkali memang sejarah tidak pernah terulang secara persis. Namun, pola yang serupa bisa terlihat. Ketika pejabat sibuk membicarakan fasilitas, tunjangan, dan hak-hak istimewa mereka, publik justru semakin kehilangan rasa percaya.
Apalagi jika suara rakyat yang menuntut perubahan hanya dianggap angin lalu. Jurang ketidakpercayaan itu kian menganga. Seperti hal-nya di Prancis, hanya saja dalam konteks zaman yang berbeda.
Di era demokrasi yang modern, tentu tidak ada Bastille yang harus direbut, dan tidak ada guillotine di tengah alun-alun. Namun, ada hal yang sama-sama berbahaya, yaitu apatisme rakyat yang semakin membeku, sementara di sisi lain keangkuhan elit terus mengeras. Demokrasi bisa kehilangan makna jika para wakil rakyat lebih sibuk dengan kenyamanan pribadi ketimbang mendengar suara konstituennya.
Sejarah Revolusi Prancis bukan sekadar kisah lama dari negeri jauh. Ini adalah cermin, dimana kekuasaan telah kehilangan empatinya. Cermin bahwa jarak antara rakyat dan penguasa yang terlalu lebar bisa berujung pada runtuhnya legitimasi. Kita memang tidak ingin mengulang babak berdarah itu, tetapi pelajaran moralnya akan tetap relevan hingga kini bahkan masa depan.
Pertanyaannya, apakah para elit hari ini mau belajar dari sejarah? Ataukah mereka memilih berjalan di jalan yang sama, sibuk berfoya-foya di istana modern bernama gedung parlemen, sementara rakyat masih menjerit karena harga kebutuhan pokok terus naik?
Editor : Akhmad Nur Khoiri