Oleh: Farid Maruf, Statistisi Muda BPS Trenggalek
16 Oktober diperingati sebagai Hari Parlemen, momen refleksi bagi wakil rakyat untuk menilai seberapa efektif fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam menjawab kebutuhan publik. Di tingkat nasional momentum ini seringkali dipakai untuk mengevaluasi kinerja parlemen; di level kabupaten, seperti Trenggalek, Hari Parlemen harus menjadi kesempatan konkret untuk menyelaraskan aspirasi politik dengan data sosial-ekonomi yang menunjukkan kondisi riil masyarakat. Data terakhir menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, persoalan struktural masih menunggu kebijakan parlemen daerah yang lebih tajam dan terukur.
Secara angka, beberapa indikator kunci menggambarkan realitas yang mesti direspons legislator Trenggalek. Persentase penduduk miskin Kabupaten Trenggalek pada Maret 2024 tercatat sebesar 10,50 persen, turun tipis dari 10,63 persen tahun sebelumnya, namun kedalaman dan keparahan kemiskinan justru mengalami kenaikan, indikasi bahwa kendati jumlah orang miskin menurun, mereka yang tetap miskin cenderung semakin rentan dari sisi pengeluaran. Angka garis kemiskinan juga meningkat, yang memaksa rumah tangga menambah pengeluaran minimum untuk tidak masuk kategori miskin. Tren ini menuntut perhatian legislatif terhadap kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial serta akses terhadap peluang ekonomi.
Dari perspektif pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Trenggalek mencatat pertumbuhan positif sebesar 4,71 persen pada 2024 — angka yang menunjukkan dinamika ekonomi lokal tetapi melambat dibandingkan capaian sebelumnya. Struktur perekonomian masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang menyumbang porsi besar PDRB; artinya, sensitivitas terhadap fluktuasi hasil pertanian dan harga komoditas tetap tinggi. Legislator daerah perlu memastikan anggaran dan regulasi mendukung diversifikasi ekonomi, peningkatan produktivitas pertanian, dan pengembangan industri pengolahan lokal agar manfaat pertumbuhan lebih merata.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Trenggalek juga menunjukkan perkembangan positif: IPM Kabupaten Trenggalek naik menjadi 72,47 pada 2024, meningkat dari level sebelumnya dan menempatkan kabupaten pada kategori “tinggi” dalam ukuran pembangunan manusia. Namun peningkatan IPM yang relatif lambat rata-rata tahunan kurang dari 1 persen dalam beberapa tahun terakhir mengingatkan kita bahwa perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup harus dipercepat jika ingin memberikan dampak nyata bagi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Peran DPRD dalam mengawasi alokasi belanja untuk layanan dasar menjadi sangat krusial.
Apa peran parlemen dalam konteks data ini? Pertama, legislator memiliki fungsi penganggaran: alokasi APBD harus diarahkan pada program yang terukur dampaknya, misalnya program padat karya, dukungan teknologi dan pemasaran untuk petani, serta insentif untuk UMKM yang menyerap tenaga kerja lokal. Kedua, fungsi legislasi: regulasi daerah harus menyingkirkan hambatan birokrasi yang menghalangi akses pembiayaan mikro, perluasan pasar, dan investasi sektor pengolahan. Ketiga, fungsi pengawasan: parlemen harus menuntut transparansi pelaksanaan program, termasuk penggunaan indikator kinerja yang dipublikasikan secara berkala agar publik dapat menilai efektivitasnya. Tanpa ketiga fungsi ini berjalan simultan, data statistik hanya menjadi angka yang indah di atas kertas.
Di tingkat teknis, ada beberapa fokus intervensi yang dapat dijadikan prioritas legislatif Trenggalek: memperkuat program perlindungan sosial yang bersifat produktif (berkaitan dengan akses modal usaha kecil), memperluas pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan sektor pengolahan dan jasa lokal, serta menyelaraskan program infrastruktur dengan kebutuhan peningkatan nilai tambah pertanian (misal pengolahan pascapanen, cold storage, akses jalan produksi). Selain itu, DPRD perlu mendorong integrasi data antar OPD dan BPS kabupaten agar kebijakan berbasis bukti menjadi norma dalam pembuatan keputusan.
Keterbukaan dan partisipasi publik juga menjadi faktor penentu. Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang inklusif, penyampaian laporan kinerja legislator yang mudah diakses, serta mekanisme pengaduan publik yang responsif dapat meningkatkan kepercayaan warga terhadap lembaga perwakilan. Kepercayaan ini penting agar program-program pro-rakyat dapat berjalan dengan dukungan masyarakat, memperkecil kebocoran anggaran, dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan.
Menjelang dan sesudah peringatan Hari Parlemen, DPRD Trenggalek memiliki peluang strategis: menjadikan data statistik sebagai lampu navigasi kebijakan bukan sekadar bahan presentasi. Dengan memadukan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara nyata, parlemen lokal dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan, memperbaiki kualitas pembangunan manusia, dan menjadikan pertumbuhan ekonomi lebih inklusif. Peringatan tahunan ini, oleh karenanya, sebaiknya bukan ritual formal semata tetapi titik tolak aksi politik yang terukur dan berdampak bagi warga Trenggalek.
Akhirnya, peringatan Hari Parlemen mengingatkan bahwa wakil rakyat mendapat mandat untuk bekerja berdasarkan bukti dan hasil nyata. Ketika angka-angka kemiskinan, pertumbuhan, dan IPM menjadi pemandu kebijakan bukan sekadar statistik kepentingan publik akan lebih mudah diperjuangkan, dan janji-janji parlemen bisa berubah menjadi kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat.
