Asupan gizi yang memadai berperan penting dalam menjaga kesehatan fisik, meningkatkan daya konsentrasi belajar, serta mendukung perkembangan kognitif dan produktivitas jangka panjang.
Namun, hingga saat ini permasalahan kekurangan gizi masih ditemukan di berbagai wilayah Indonesia akibat ketimpangan sosial dan ekonomi.
Kondisi tersebut menyebabkan tidak semua peserta didik memperoleh nutrisi yang layak setiap hari, sehingga berdampak pada kualitas pendidikan dan kesehatan generasi muda secara keseluruhan.
Pada tahun 2025 pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo. Program ini dirancang untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi secara gratis kepada peserta didik di sekolah.
Secara konseptual, MBG tidak hanya diposisikan sebagai program bantuan pangan, melainkan sebagai kebijakan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045. Dengan pemenuhan gizi yang baik, diharapkan peserta didik mampu tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
Namun demikian, efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis masih menjadi perdebatan. Salah satu persoalan utama terletak pada asumsi bahwa kelancaran distribusi makanan secara otomatis menjamin konsumsi makanan oleh anak-anak.
Dalam praktiknya, keberhasilan program sering kali diukur melalui indikator administratif, seperti jumlah makanan yang tersalurkan, ketepatan waktu distribusi, serta laporan pelaksanaan.
Padahal, indikator tersebut belum tentu mencerminkan pemenuhan gizi secara nyata. Di lapangan, ditemukan berbagai kendala, seperti ketidaksesuaian menu dengan selera anak, kualitas makanan yang menurun akibat proses distribusi, hingga kurangnya pengawasan saat waktu makan di sekolah.
Kondisi tersebut dapat dianalisis melalui perspektif sosiologis Alvin W. Gouldner, khususnya konsep goal displacement. Gouldner menjelaskan bahwa dalam sistem birokrasi, tujuan substantif suatu kebijakan sering kali bergeser menjadi sekadar pemenuhan prosedur dan aturan.
Dalam konteks MBG, fokus birokrasi pada kepatuhan administratif berpotensi menggeser tujuan utama program, yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas kesehatan peserta didik. Akibatnya, program tampak berhasil secara formal, tetapi belum tentu efektif secara substantif.
Oleh karena itu, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan menekankan indikator dampak nyata, seperti tingkat konsumsi aktual dan perbaikan status gizi anak.
Pendekatan ini penting agar MBG benar-benar berkontribusi dalam membangun kualitas generasi muda secara berkelanjutan. (*)
Editor : Didin Cahya Firmansyah