Pendahuluan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai salah satu kebijakan sosial strategis yang diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia. Program ini dipandang mampu menjawab persoalan gizi anak sekaligus menjadi instrumen negara dalam menjamin kesejahteraan dasar generasi muda.
Dalam wacana publik, MBG sering diposisikan sebagai solusi konkret atas berbagai persoalan sosial, mulai dari ketimpangan gizi hingga kemiskinan struktural.
Namun, di balik tujuan mulia tersebut, pelaksanaan MBG tidak terlepas dari persoalan ketergantungan sumber daya. Program berskala nasional ini menuntut keterlibatan banyak aktor dan bergantung pada ketersediaan sumber daya yang berada di luar kendali langsung negara.
Oleh karena itu, artikel ini menganalisis MBG melalui perspektif Teori Resource Dependence yang dikemukakan oleh Jeffrey Pfeffer dan Gerald Salancik.
Pembahasan
Teori Resource Dependence berangkat dari pandangan bahwa organisasi tidak pernah sepenuhnya mandiri. Keberlangsungan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan aktor untuk mengakses, mengelola, dan mengendalikan sumber daya eksternal. Ketergantungan tersebut membentuk relasi kekuasaan yang memengaruhi arah dan efektivitas kebijakan.
Dalam konteks MBG, negara bergantung pada anggaran fiskal, sistem distribusi pangan, tenaga pelaksana, serta dukungan institusi pendidikan dan masyarakat.
Pemerintah pusat memerlukan peran pemerintah daerah dan sekolah sebagai pelaksana utama di lapangan. Sebaliknya, pemerintah daerah bergantung pada regulasi dan pendanaan dari pusat. Relasi ini menunjukkan adanya ketergantungan vertikal yang kuat dalam implementasi kebijakan.
Selain relasi antarlembaga, ketergantungan juga terjadi pada level masyarakat. Bagi kelompok sosial rentan, MBG menjadi sumber pemenuhan gizi yang signifikan.
Dalam perspektif Resource Dependence, kondisi ini dapat meningkatkan kesejahteraan dalam jangka pendek, tetapi juga berpotensi melanggengkan ketergantungan sosial apabila tidak disertai dengan strategi pemberdayaan yang berkelanjutan.
Kepemimpinan publik memiliki peran krusial dalam mengelola ketergantungan tersebut. Pemimpin yang mampu membangun koordinasi lintas sektor dan memperluas jejaring sosial dapat mengurangi kerentanan kebijakan terhadap keterbatasan sumber daya.
Sebaliknya, kepemimpinan yang bersifat administratif dan reaktif berisiko menjadikan MBG sekadar program bantuan, bukan instrumen transformasi sosial.
Teori Resource Dependence menegaskan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya, tetapi oleh strategi pengelolaan ketergantungan.
Dalam konteks MBG, keberhasilan program sangat ditentukan oleh kemampuan negara mengubah relasi ketergantungan menjadi kerja sama yang produktif dan berorientasi jangka panjang.
Penutup (Kesimpulan)
Program Makan Bergizi Gratis mencerminkan dinamika ketergantungan sumber daya dalam kebijakan sosial kontemporer. Melalui perspektif Teori Resource Dependence, terlihat bahwa MBG bukan sekadar persoalan teknis pemenuhan gizi, melainkan arena relasi kekuasaan dan kepemimpinan dalam mengelola sumber daya publik.
Agar MBG memberikan dampak yang berkelanjutan, kebijakan ini perlu diarahkan tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga pada penguatan kapasitas sosial dan institusional.
Kepemimpinan publik yang visioner menjadi kunci untuk mengubah ketergantungan sumber daya menjadi fondasi pembangunan manusia yang mandiri dan berkeadilan. (*)
Editor : Didin Cahya Firmansyah