Pemerintahan Elektronik (E-Government) sering dipuji sebagai "obat mujarab" untuk ketidakefisienan birokrasi dalam perdebatan mengenai administrasi publik saat ini. Sikap digitalisasi ini terlihat di Kabupaten Mojokerto melalui sejumlah inisiatif, seperti aplikasi pelaporan warga dan sistem perizinan terpadu.
Namun, pertanyaan penting muncul jika kita melihatnya lebih dekat melalui lensa sosiologi birokrasi: apakah perubahan ini benar-benar menghasilkan Nilai Publik, atau hanya sekadar "kosmetik digital" yang meningkatkan kesenjangan akses masyarakat?
Sebagai lingkungan pinggiran kota yang beragam, Distrik Puri telah berkembang menjadi lahan uji yang menarik untuk mengevaluasi efektivitas e-government. Di tingkat desa, Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah mendorong pengembangan layanan administrasi kependudukan berbasis digital.
Namun, masalah "Kesenjangan Digital" sering menghambat efektivitas sistem ini. Meskipun penetrasi internet di wilayah Puri cukup tinggi, pengamatan lapangan menunjukkan bahwa literasi digital administratif penduduk bervariasi.
Baca Juga: Pengangguran dalam Perspektif Sosiologi: Tantangan dan Realitas Sosial Pendahuluan
Banyak warga mengeluhkan bahwa alih-alih mempercepat prosedur, sistem digital justru sering menimbulkan tantangan baru karena antarmuka pengguna yang rumit atau sinkronisasi data yang sering mengalami kesulitan.
Hal ini mendukung klaim yang dibuat dalam Journal of Public Administration Science (2023) bahwa, tanpa adanya pendidikan yang inklusif, digitalisasi justru membuat kelompok rentan, seperti lanjut usia atau komunitas berpendapatan rendah, sebuah fenomena yang dikenal sebagai "ketidakadilan digital."
Kesulitan sedikit berbeda saat pindah ke wilayah Mojoanyar. Dalam hal ini, digitalisasi layanan publik sering masuk dalam kategori "Pseudo-Digitalization," atau digitalisasi yang bersifat superfisial.
Meskipun administrasi desa dianjurkan untuk menggunakan berbagai aplikasi untuk manajemen aset dan penganggaran (Siskeudes), infrastruktur pendukung, seperti stabilitas jaringan di area tertentu dan kompetensi sumber daya manusia pejabat, sering masih kurang memadai.
Baca Juga: E-Government dan Adaptasi Hukum Administrasi Negara di Era Teknologi
Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Mojokerto menunjukkan tren tahunan peningkatan anggaran TI. Namun, penurunan waktu layanan (cycle time) dan transparansi proses adalah indikator efektivitas yang lebih penting daripada "tersedianya aplikasi" di Play Store.
Isu utama di Mojoanyar adalah meningkatnya "Digital Red Tape," atau proses digital yang rumit. Pejabat sering kali harus memasukkan data baik secara manual maupun digital karena duplikasi pekerjaan, yang pada akhirnya meningkatkan bukannya mengurangi upaya birokrasi.
Menurut gagasan Dynamic Capabilities (David Teece, 2007), kemampuan organisasi publik untuk menyesuaikan diri dengan teknologi tanpa mengorbankan inti layanan mereka sangat penting bagi keberhasilan e-government.
Kabupaten Mojokerto harus memahami bahwa digitalisasi berarti perubahan menyeluruh dalam operasi perusahaan, bukan sekadar memindahkan formulir kertas ke layar komputer.
Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik (2022), strategi top-down yang mengabaikan Desain Berpusat pada Pengguna sering kali menghasilkan kegagalan inovasi daerah.
Jumlah aplikasi yang diluncurkan kepala daerah seharusnya tidak digunakan untuk mengukur efektivitas digitalisasi di Puri dan Mojoanyar, melainkan seberapa sedikit orang yang perlu mengunjungi kantor fisik karena urusan mereka sudah ditangani secara online.
Efektivitas e-government Kabupaten Mojokerto masih berada di persimpangan antara kesiapan sosial dan inovasi teknologi. Penilaian terhadap keberlanjutan aplikasi saat ini diperlukan untuk mencapai pemerintahan yang benar-benar cerdas.
Digitalisasi seharusnya tidak hanya digunakan sebagai alat untuk memperoleh penghargaan nasional atau gelar administratif, karena masyarakat di tingkat lokal terus menghadapi kesulitan dengan prosedur yang tidak jelas.
Langkah pertama dalam transformasi digital adalah mengubah pola pikir birokrasi, yang menganggap teknologi hanya sebagai alat dan kesejahteraan serta kemudahan masyarakat di seluruh wilayah Majapahit tetap menjadi prioritas utama.
Editor : Isna Dzikirianti