KERUSAKAN jalan di Sidoarjo masih sering menjadi perhatian publik. Jalan berlubang, genangan air, sampai perbaikan yang tidak bertahan lama sudah menjadi hal yang biasa dirasakan masyarakat. Kondisi ini tidak hanya mengurangi kenyamanan, tetapi juga berisiko bagi keselamatan pengguna jalan serta menghambat aktivitas. Dari situ muncul pertanyaan penting: apakah kebijakan infrastruktur yang dijalankan pemerintah daerah sudah benar-benar efektif ? Sebagai daerah industri yang terus berkembang, Sidoarjo memiliki mobilitas kendaraan yang tinggi, terutama kendaraan berat seperti truk logistik.
Beban jalan yang besar seharusnya diimbangi dengan kualitas pembangunan yang kuat dan tahan lama. Namun, kenyataannya banyak jalan yang cepat rusak meskipun sudah diperbaiki. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan.
Selama ini, penanganan kerusakan jalan cenderung dilakukan setelah kondisi sudah parah atau setelah adanya keluhan dari masyarakat. Artinya, kebijakan yang diterapkan masih bersifat reaktif, bukan pencegahan. Pendekatan seperti ini tidak menyelesaikan masalah utama, melainkan hanya menjadi solusi sementara.
Dampaknya, anggaran yang digunakan menjadi kurang efisien karena harus dikeluarkan berulang kali untuk perbaikan yang sama. Masalah ini setidaknya disebabkan oleh tiga hal utama.
Pertama, perencanaan yang belum sepenuhnya berbasis data, terutama terkait beban lalu lintas dan kondisi jalan. Kedua, pengawasan terhadap proyek infrastruktur yang masih lemah, sehingga kualitas pekerjaan tidak sesuai standar. Ketiga, kurangnya pemeliharaan rutin yang seharusnya menjadi bagian penting dalam pengelolaan infrastruktur.
Dampaknya cukup luas, mulai dari meningkatnya risiko kecelakaan hingga terganggunya distribusi barang dan jasa. Waktu tempuh menjadi lebih lama dan biaya transportasi meningkat, yang pada akhirnya dapat memengaruhi harga barang serta kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, diperlukan perubahan dalam pendekatan kebijakan infrastruktur daerah. Pemerintah perlu lebih fokus pada perencanaan berbasis data dan kebutuhan nyata di lapangan. Pengawasan proyek harus diperketat agar kualitas pembangunan lebih terjamin.
Selain itu, pemeliharaan rutin perlu diterapkan secara konsisten untuk menjaga kondisi jalan tetap baik dalam jangka panjang. Kerusakan jalan bukan hanya masalah teknis, tetapi juga mencerminkan kualitas kebijakan publik.
Jika perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tidak diperbaiki, maka perbaikan jalan hanya akan terus berulang tanpa solusi yang jelas. Pada akhirnya, masyarakat akan terus merasakan dampaknya. (*)
Editor : Adinda Putri Sefiana